Bojonegoro, Jawa Timur (ANTARA) - Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Seluruh Indonesia (MPSI) Dr. H. Sriyadi Purnomo meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan rokok ilegal dan jika perlu menindak dengan menutup pabriknya.
"MPSI mendorong pemerintah memperkuat pengawasan rokok ilegal di lapangan, kalau perlu berantas langsung dengan menutup pabriknya," kata Sriyadi Purnomo di Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu.
Sriyadi menilai selama ini pemberantasan rokok ilegal dilakukan setengah-setengah dengan menindak toko kecil padahal keberadaan rokok ilegal sangat merugikan negara dan pengusaha maupun pekerja rokok legal.
Pemerintah juga perlu membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan untuk mendengarkan saran masukan terhadap pemberantasan rokok ilegal.
"Kami siap bersinergi dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan berjalan adil dan tepat sasaran," ujarnya.
Menurut dia, selain persoalan peredaran rokok ilegal, pengusaha rokok legal juga dihadapkan pada cukai rokok yang tinggi.
Harapannya, kata Sriyadi, ada moratorium oleh pemerintah yang tidak akan menaikkan cukai rokok minimal selama tiga tahun ini.
Hal tersebut lantaran dikhawatirkan adanya kenaikan cukai akan berdampak pada berkurangnya pendapatan negara dari cukai lantaran banyaknya rokok ilegal beredar dengan harga lebih murah dibandingkan rokok legal.
"Daya beli masyarakat menurun dan tidak mampu membeli rokok legal karena mahal, hal itu juga berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," katanya.
Sriyadi menambahkan, perlindungan terhadap industri rokok dalam negeri adalah bentuk keberpihakan pada jutaan keluarga petani, buruh dan UMKM yang terlibat dalam rantai produksi rokok legal.
Pernyataan pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengenai komitmen pemerintah untuk melindungi industri rokok dalam negeri dari ancaman peredaran rokok ilegal perlu mendapat dukungan semua pihak.
"Peredaran rokok ilegal jelas merugikan negara dan mengancam keberlangsungan industri lokal, sedangkan cukai instrumen penting bagi fiskal dan kesehatan, namun harus dijalankan dengan proporsional agar tidak mematikan industri padat karya seperti kretek tangan," katanya.
Baca juga: Purbaya pastikan bakal memberantas rokok ilegal
Baca juga: Purbaya: Industri rokok tak boleh ditekan tanpa solusi bagi pekerja
Baca juga: Kemenkeu masih kaji nasib tarif cukai rokok pada 2026
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Muhammad Yazid
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
