Mentri ATR/BPN: Tanah ulayat bersertifikat di Sumbar masih sedikit

2 days ago 4

Di Sumbar jumlahnya masih sangat kecil baru 10 dari 426 bidang atau 0,02 persen. Kita akan maksimalkan agar pada 2025 ini bisa tersertifikat semua

Padang (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut tanah ulayat yang telah bersertifikat di Sumatera Barat hingga saat ini baru berjumlah 10 bidang dari total 426 bidang.

"Di Sumbar jumlahnya masih sangat kecil baru 10 dari 426 bidang atau 0,02 persen. Kita akan maksimalkan agar pada 2025 ini bisa tersertifikat semua," kata Menteri ATR Nusron Wahid usai Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Padang, Senin.

Menurutnya, kendala paling berat itu masih kurangnya pemahaman para pemangku adat dan masyarakat adat akan pentingnya sertifikasi tanah ulayat. Selain itu adanya salah pemahaman bahwa dengan disertifikatkan, tanah ulayat menjadi mudah untuk diperjualbelikan. Padahal anggapan itu salah.

"Dengan disertifikatkan, maka akan jelas pemetaannya, jelas luas dan ukurannya, sehingga secara hukum diakui oleh negara. Dalam proses sertifikat itu, semua pemangku adatnya, bahkan anggota kaum, bisa ikut menandatangani sehingga tidak bisa diperjualbelikan oleh oknum," katanya.

Menteri ATR Nusron mengatakan bersama jajaran akan memasifkan sosialisasi kepada masyarakat adat agar target tanah ulayat 100 persen bersertifikat pada 2025 bisa terealisasi.

"Saya akan turun langsung untuk memastikan prosesnya berjalan. Kalau perlu saya datang tanpa pemberitahuan. Setelah sosialisasi hari ini, nanti juga akan ada di Agam dan Mentawai," ujar Nusron Wahid.

Selain itu Kementerian ATR/BPN, menurutnya, juga akan menggandeng Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) untuk menyosialisasikan program itu pada para tokoh adat di Sumbar.

Sementara itu Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Vasko Ruseimy menyebut pihaknya mendukung penuh upaya Kementerian ATR/BPN untuk mensertifikatkan tanah ulayat ini.

"Tujuannya sangat baik dan ini memberikan perlindungan hukum pada kaum pemilik tanah ulayat, karena itu kita akan dukung penuh," ujarnya.

Sosialisasi tersebut juga ikut dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh, jajaran BPN, kepala daerah, dan tokoh adat di Sumbar.

Read Entire Article