Banyuwangi (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani teken nota kesepahaman (MoU) kerja sama teknis pelaksanaan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial (Kemensos), di Jakarta, Kamis.
Mensos Saifullah Yusuf mengemukakan Banyuwangi termasuk daerah yang awal menggelar Sekolah Rakyat karena telah memenuhi seluruh kelayakan mulai dari sisi infrastruktur, kesiapan siswa, maupun tenaga pendidik.
"Dari hasil asesmen Kementerian PU (Pekerjaan Umum), Banyuwangi dinyatakan layak sebagai Sekolah Rakyat rintisan," kata Gus Ipul, sapaannya Mensos Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulis diterima di Banyuwangi, Kamis.
Ia menyebutkan ada dua jenis Sekolah Rakyat yang didirikan Kemensos yakni Sekolah Rakyat rintisan dan Sekolah Rakyat permanen.
Baca juga: Kemensos teken perjanjian pinjam pakai BMD untuk Sekolah Rakyat
Menurut Mensos, Sekolah Rakyat rintisan merupakan sekolah menggunakan aset yang dinyatakan layak oleh Kementerian PU, seperti menggunakan gedung Kemensos atau menggunakan gedung Kementerian/Lembaga (K/L) lain yang dinyatakan layak.
"Termasuk gedung-gedung atas usulan dari pemerintah daerah, universitas, atau lainnya, yang kemudian dinyatakan layak oleh Kementerian PU," ujarnya.
Selain di Banyuwangi, lanjut Mensos, Sekolah Rakyat rintisan akan dimulai pada 63 daerah serentak pada 14 Juli mendatang, sedangkan 37 daerah lainnya menyusul pada akhir Juli karena menunggu penyelesaian sarana dan prasarana.
Baca juga: Mensos: Simulasi Sekolah Rakyat dimulai hari ini selama 24 jam penuh
Total dari Sekolah Rakyat rintisan diikuti 9.755 siswa, 1.554 guru, dan 3.390 tenaga pendidik.
"Alat belajar sudah kami coba simulasi dan secepatnya kami distribusikan ke masing-masing titik (Sekolah Rakyat)," kata Mensos.
Sementara Sekolah Rakyat permanen, lanjutnya, Kemensos bersama Kementerian PU akan membangun sekitar 100 Sekolah Rakyat permanen, yang rencananya akan dimulai September 2025.
Mensos menyampaikan Sekolah Rakyat merupakan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 untuk optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Baca juga: Mensos: Rakyat berpesan agar tak ada siswa titipan di Sekolah Rakyat
"Sekolah Rakyat adalah strategi besar Bapak Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan dan menyiapkan generasi emas tahun 2045," tutur Mensos Saifullah Yusuf.
Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan Sekolah Rakyat Banyuwangi digelar di gedung eks Balai Diklat PNS di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, dan gedung itu telah direnovasi untuk difungsikan sebagai sekolah dan asrama.
"Kami pilih Balai Diklat karena struktur dan fasilitasnya sudah mendekati sekolah berasrama, kini telah direnovasi oleh Kementerian PU," ujar Ipuk.
Baca juga: Pemkab Banyuwangi usulkan dua lokasi untuk program Sekolah Rakyat
Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
