Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan kebijakan penyederhanaan regulasi memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama terkait dengan penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk.
"Itu karena penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk bisa memangkas 143 regulasi, mulai dari tingkat pusat sampai pada regulasi di tingkat pemerintah daerah, karena itu saya berharap terdapat kerja sama lintas kementerian, karena jujur selama ini yang membuat kita masih stuck untuk maju, salah satunya adalah ego sektoral," ungkap Supratman saat memberikan kata sambutan dalam acara Launching Forum Komunikasi Kebijakan: Legal Policy Hub di Jakarta, Senin.
Dikatakan bahwa Kementerian Hukum (Kemenkum) memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi dan harmonisasi semua kebijakan dalam bentuk regulasi yang akan disusun, dengan berpedoman pada tujuan bernegara.
Oleh karenanya, Supratman menegaskan apabila tujuan sudah disepakati mengikuti visi dan misi Presiden Prabowo Subianto, maka seharusnya seluruh kementerian dan lembaga bersatu.
Baca juga: Presiden Prabowo pimpin ratas soal pangan di Istana Senin siang
"Pengalaman membuktikan kalau iktikad baik kami, iktikad dari Bapak Presiden itu nyata dan semua bisa kami lakukan secara bersama-sama," ucap dia.
Dengan demikian, Menkum berharap dengan lahirnya Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dalam bentuk Legal Policy Hub bisa menjadi awal yang baik dalam rangka melakukan reformulasi terhadap birokrasi, termasuk di dalamnya menyangkut soal perizinan dan lain-lain sebagainya, yang harus diberi kemudahan.
Adapun Legal Policy Hub menyediakan dasbor sebagai prasarana untuk menyimpan sumber data (berupa hasil kegiatan policy talks, dokumen policy brief, dan policy paper antarkementerian/lembaga/pemerintah daerah) sebagai ruang berbagi informasi kebijakan lintas sektor yang diintegrasikan dalam program Satu Data Nasional dan Transformasi Digital Kemenkum.
Selain itu, kata dia, berbagai kebijakan terkait pangan juga harus diberikan insentif, baik insentif fiskal maupun insentif lainnya, sehingga harus dipikirkan.
"Karena itu penting untuk berkolaborasi di antara semua lintas sektor kementerian untuk merumuskan sebuah kebijakan yang harus diambil," kata Menkum menegaskan.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
