Jakarta (ANTARA) - Lembaga Administrasi Negara (LAN) menilai Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dalam bentuk Legal Policy Hub merupakan langkah revolusioner dalam memperbaiki kualitas kebijakan dan regulasi Indonesia ke depan.
Kepala LAN Muhammad Taufiq mengatakan Legal Policy Hub merupakan sebuah aset luar biasa, yang apabila bisa dikelola bersama sebagai sebuah big data, pemerintah akan dapat mengambil keputusan secara real-time dan komprehensif.
"Jadi ini untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif, meningkatkan daya saing, kepastian hukum, dan tentunya kesejahteraan masyarakat," ujar Taufiq saat memberikan kata sambutan dalam acara Launching Forum Komunikasi Kebijakan: Legal Policy Hub di Jakarta, Senin.
Dia menuturkan saat membuat kebijakan, penyusunan peraturan perundang-undangan beserta pengetahuan sektornya kerap masih terpisah-pisah.
Padahal, kata dia, saat ini pemerintah sedang menyiapkan perubahan kebijakan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi.
Oleh karena itu dengan Legal Policy Hub, diharapkan ke depannya peraturan perundang-undangan bisa diintegrasikan, sehingga terdapat peningkatan kualitas kebijakan yang berbasis pada bukti dan pengetahuan.
"Nah, ini tentunya perlu dukungan para expert, jejaring dari lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan analis kebijakan dan penyusunan peraturan perundang-undangan," ucap dia.
Apalagi, dikatakan bahwa di Indonesia suatu kebijakan cenderung belum sinkron dengan pengetahuan yang dimiliki sektor tersebut, sehingga belum bisa menghasilkan keluaran yang baik.
Untuk itu, Taufiq berharap adanya sebuah kolaborasi yang bisa memanfaatkan berbagai pengetahuan di sektor tersebut agar menjadi sebuah kebijakan yang berorientasi pada hasil.
Diluncurkan pada Senin (15/9) oleh Kementerian Hukum (Kemenkum), Legal Policy Hub menyediakan dasbor sebagai prasarana untuk menyimpan sumber data (berupa hasil kegiatan policy talks, dokumen policy brief, dan policy paper antarkementerian/lembaga/pemerintah daerah) sebagai ruang berbagi informasi kebijakan lintas sektor yang diintegrasikan dalam program Satu Data Nasional dan Transformasi Digital Kemenkum.
Legal Policy Hub merupakan wadah strategis sekaligus simpul untuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendorong pembangunan ekosistem pemerintahan kolaboratif.
Baca juga: Sinergi Kemensos-LAN perkuat kompetensi SDM entaskan kemiskinan
Baca juga: Kementerian PANRB-LAN perkuat widyaiswara dalam pengembangan ASN
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
