Menko PM sebut APBN perkuat Jaminan Kesehatan Nasional

1 month ago 5
Dibutuhkan partisipasi dari masyarakat yang lebih mampu untuk turut mendukung JKN ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar mengatakan APBN menjadi jalan untuk memperkuat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.

"Jadi APBN kita ini memberikan jalan penguatan BPJS Kesehatan, sehingga jaminan sosial kita sudah akan memperkuat kesehatan," katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

Baca juga: Muhaimin: APBN pada masa Presiden Prabowo berbasis ekonomi kerakyatan

Ia menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi kepesertaan masyarakat dalam sistem JKN yang mengedepankan semangat gotong royong.

"Kita tahu partisipasi harus terus ditingkatkan, keikutsertaan para peserta aktif harus didorong melalui gotong royong untuk membangun sistem kesehatan nasional," ujarnya.

Menurutnya, sistem jaminan sosial nasional melalui BPJS kesehatan kini telah menanggung lebih dari 90 juta masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi dari masyarakat yang lebih mampu untuk turut mendukung JKN ini.

Baca juga: Menko PM minta kampus berperan entaskan kemiskinan dengan riset ilmiah

"Kita lebih dari 90 juta yang ditanggung oleh negara, tinggal yang mampu ayo ramai-ramai bergotong royong untuk menjadi bagian dari BPJS Kesehatan yang sehat," tuturnya.

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan, melalui total alokasi anggaran kesehatan 2026 senilai Rp244 triliun.

"Pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan, anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun," katanya.

Menurut Presiden, kebijakan itu ditempuh untuk memperluas akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh rakyat, terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi yang terbatas.

Baca juga: Menko PM ajak perguruan tinggi evaluasi PKH agar berdayakan masyarakat

Dalam pidato kenegaraan itu, Kepala Negara menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |