Menkes: Filantropi kesehatan harus transparan-terukur agar fleksibel

1 week ago 4

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya kepercayaan, transparansi, dan hasil yang terukur dalam kerja sama pendanaan filantropi di sektor kesehatan guna memberi fleksibilitas bagi donor agar berdampak.

“Bagi kami, filantropi adalah soal kepercayaan. Kepercayaan tidak bisa didapat begitu saja. Kepercayaan harus diusahakan,” kata Budi di Jakarta, Jumat.

Budi menyebut sejumlah dukungan filantropi dan mitra pembangunan yang telah berjalan, antara lain dukungan Uni Emirat Arab untuk pembangunan rumah sakit di Solo, dukungan lembaga Jepang senilai 10 miliar yen untuk pembangunan rumah sakit 22 lantai, serta dukungan Vitamin Angel berupa jutaan tablet untuk membantu meningkatkan gizi ibu hamil.

Dia juga menyebut kerja sama vaksinasi HPV bersama MSD dan mitra lain, termasuk pemanfaatan hibah untuk mempercepat ketersediaan vaksin.

Setiap program, katanya, memiliki perhitungan yang jelas. Menkes mencontohkan rencana vaksinasi HPV untuk 50 juta ibu di Indonesia. Menurutnya, jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah, program itu baru bisa selesai dalam 20 tahun, sementara setiap tahun sekitar 10 ribu perempuan Indonesia meninggal karena infeksi HPV.

Dengan dukungan pendanaan yang mempercepat vaksinasi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, sekitar 100 ribu kematian bisa dicegah.

Pemerintah, katanya, membuka ruang bagi donor untuk menyalurkan dukungan melalui pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta, selama hasil yang dituju sejalan dengan prioritas kesehatan nasional. Dia mencontohkan upaya menurunkan angka kematian ibu. pelaksana program bisa berasal dari sektor pemerintah maupun swasta.

Budi pun meminta setiap aliran pendanaan didaftarkan ke Kemenkes agar hasilnya bisa dipantau. Dengan cara itu, kontribusi program pemerintah dan non-pemerintah dapat diukur secara transparan. Dia mengatakan, pendekatan ini juga memberi fleksibilitas bagi donor dalam menyalurkan pendanaan.

Kemenkes dan AVPN telah menandatangani MoU kerja sama strategis untuk percepatan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada 13 Mei 2026. MoU ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes dan CEO AVPN.

Ruang lingkupnya mencakup mobilisasi sumber daya filantropi dan investasi sosial untuk program kesehatan prioritas nasional, dukungan inovasi dan teknologi kesehatan, penguatan jejaring multisektor, pelaksanaan proyek percontohan SDGs di sektor kesehatan, penyebarluasan informasi keanggotaan dan layanan AVPN, serta kerja sama lain sesuai kewenangan kedua pihak.

AVPN Southeast Asia Health Impact Leadership Forum 2026 merupakan forum regional pertama AVPN di Asia Tenggara yang mempertemukan pemimpin sektor korporasi, filantropi, farmasi, life sciences, dan kebijakan publik.

Forum ini mengangkat empat fokus: memperkuat ekosistem kesehatan mental anak muda, mempercepat eliminasi kanker serviks, memajukan gizi ibu dan anak, serta pembiayaan inovatif untuk riset dan pengembangan penyakit menular.

Baca juga: Kemenkes kolaborasi tingkatkan harapan hidup sehat lewat Nutri-level

Baca juga: Menkes ungkap warga terkaya masuk daftar penerima bantuan iuran JKN

Baca juga: Menkes ingatkan isu kesehatan jiwa anak perlu diselesaikan di keluarga

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |