Beijing (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan akan menjawab keluhan pengusaha China yang sempat mengemuka di Tanah Air.
"Kita semua juga mengetahui tentang surat dari Kamar Dagang China kepada Indonesia. Menurut saya, cara terbaik untuk menanggapi hal itu adalah dengan datang langsung dan menjelaskan bagaimana kami melihat persoalan tersebut dari sudut pandang sektor swasta," kata Anindya di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, Minggu (21/6).
Anin, sapaan akrab Anindya, datang ke China untuk menghadiri sejumlah acara yaitu China International Supply Chain Expo dan APEC CEO Forum di Beijing, Summer Davos 2026 di Dalian maupun pertemuan dengan mitra lainnya.
Diketahui Kamar Dagang China di Indonesia pada Mei 2026 lalu sempat mengirim surat resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah dan sejumlah kekhawatiran yang timbul.
Dalam surat itu, para investor China menilai terjadi banyak perubahan dalam kebijakan di Indonesia sehingga perusahaan-perusahaan China menghadapi persoalan serius, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait.
"Kami sudah melakukan dialog dari waktu ke waktu, memang cara mereka untuk menyampaikan keluhan itu agak mengagetkan tapi diplomasi, pembicaraan, percakapan, memang penting dilakukan, karena itu saya ke sini karena kita mesti jelaskan langsung," ungkap Anin.
Ia mengaku ingin menjawab langsung, dan sekaligus menanyakan apa benar surat tersebut juga mewakilkan seluruh pengusaha China.
"Mungkin memang ada keluhan, tapi bukan dari seluruh pengusaha, jadi saya tidak menafikan karena seperti dalam bisnis, 'customer service' memang penting kalau klien tidak hapi kita harus datang dan ajak bicara persoalannya," tambah Anin.
China, ungkap Anin, tetap menjadi mitra penting bagi Indonesia dengan nilai perdagangan dan investasi yang besar.
"Saya rasa memang China sangat strategis, sangat penting dan punya hubungan yang saling menguntungkan dengan Indonesia, hal yang ingin saya tekankan adalah bukan hanya perdagangan tapi juga investasi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan sumber daya manusia bisa kita pelajari dari China," tegas Anin.
Anin menyebut China terutama unggul di bidang energi terbarukan, kendaraan listrik, teknologi hingga pertanian.
"Pada akhirnya, sektor swasta berfokus pada penciptaan kegiatan ekonomi melalui perdagangan dan investasi. Kami tidak mengenal batas, dan biasanya kami juga tidak terlalu formal dalam bicara yang terkadang justru membantu untuk memuluskan sesuatu," jelas Anin.
Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan China selama 2025 mencapai 167,48 miliar dolar AS dengan peningkatan ekspor Indonesia sebesar 16,7 persen dibanding tahun sebelumnya.
Sedangkan dengan Hong Kong, nilai perdagangan Indonesia adalah sekitar 6 miliar dolar AS sehingga bila digabung antara China dan Hong Kong totalnya menjadi 173 miliar dolar AS.
Sementara investasi China di Indonesia mencapai sekitar 7,58 miliar dolar AS pada periode yang sama sedangkan investasi dari Hong Kong mencapai 10,1 miliar dolar AS sehingga bila digabungkan total Investasi dari Tiongkok dan Hong Kong di Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 18 miliar dolar AS, menjadikannya sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia.
Namun Kamar Dagaing China di Indonesia mengajukan sejumlah keluhan kepada Presiden Prabowo Subianto termasuk soal keharusan pembayaran pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin intensif dan bahkan denda besar hingga puluhan juta dolar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan.
Keluhan lain menyasar rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank milik negara Indonesia selama minimal satu tahun. Kebijakan itu dinilai akan mengganggu likuiditas perusahaan.
Secara khusus, para investor China memprotes pengurangan besar-besaran kuota tambang bijih nikel sejak awal 2026 yang telah mencapai lebih dari 70 persen atau sekitar 30 juta ton secara total. Ditambah dengan Kementerian ESDM yang baru menaikkan Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel dan mengubah formula perhitungannya sehingga membuat biaya komprehensif bijih nikel melonjak hingga 200 persen.
Baca juga: Kadin Indonesia datangi China, ingin genjot perdagangan-investasi
Baca juga: Kadin Indonesia komitmen jaga relasi dengan China
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
