Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan mengajak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membantu menekan prevalensi stunting melalui pemberian makanan dan nutrisi tambahan pada ibu hamil, sebab ada dua upaya intervensi terhadap kelompok itu yang masih perlu ditingkatkan.
Dalam rapat bersama DPR di Jakarta, Selasa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan kedua langkah tersebut yakni pemberian tablet tambah darah untuk dikonsumsi selama kehamilan serta tambahan asupan gizi pada ibu hamil yang kurang energi kronik.
Adapun dari target sebesar 65 persen pada konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan, baru tercapai sebesar 15,5 persen, sementara tambahan asupan gizi pada ibu hamil yang kurang energi kronik baru sebesar 40,7 persen dari target 84 persen.
Menurutnya, intervensi pada ibu hamil penting, karena 11 persen kejadian stunting ditemukan pada bayi yang baru lahir, yakni yang berusia hingga 1 tahun.
Baca juga: Di DPR, Mendukbangga sebut terlalu banyak K/L yang ngurusin stunting
"Dan kalau Bapak Ibu lihat, yang kritikal itu sudah usia 6 bulan sampai 24 bulan. Itu adalah masa-masa dimana ASI eksklusif itu berhenti," dia menjelaskan.
Dia menyebutkan begitu ASI eksklusif dihentikan, perlu diberikan makanan tambahan agar nutrisi anak tetap terjaga. Jika tidak diberikan, katanya, seperti ditunjukkan data, prevalensi stuntingnya naik menjadi sekitar 19 hingga 20 persen.
Dalam 1.000 hari pertama kehidupan, katanya, keduanya adalah waktu-waktu yang sensitif, sehingga intervensi perlu dikuatkan pada dua momen krusial itu.
Menurutnya, kolaborasi penting karena Kementerian Kesehatan hanya berkontribusi sebesar 30 persen dari penyelesaian masalah stunting. Sisanya, katanya, adalah intervensi dari institusi lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan.
Baca juga: Kemenkes: Angka prevalensi stunting 2024 turun jadi 19,8 persen
Dalam kesempatan itu, dia mengapresiasi bantuan serta dukungan berbagai pihak yang telah berkontribusi hingga akhirnya prevalensi stunting nasional mencapai angka di bawah 20 persen.
"Kita punya 11 program yang kita jalankan di sisi Kemenkes dan pengukurannya juga sudah konsisten kita lakukan tiap bulan di level provinsi dan kabupaten-kota," katanya.
Ke depannya, katanya, program-program itu bakal dilanjutkan dan difokuskan ke enam provinsi yang perlu perhatian khusus dalam penanganan stunting, antara lain Jawa Barat, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Banten.
Budi menilai, dengan menekan prevalensi stunting di keenam daerah itu, prevalensi stunting secara nasional bisa diturunkan.
"Kemudian yang ketiga kita juga akan konsentrasi ke ibu hamil dan juga anak usia 0-24 bulan, karena itu adalah masa-masa yang paling kritikal dalam perjalanan hidup mereka," katanya.
Pihaknya juga akan mengkoordinasikan semua dinas kesehatan di daerah agar dapat membantu BGN dalam perihal gizi dan keamanan makanan.
Baca juga: Kemenkes andalkan pencegahan dalam proyek penurunan stunting di NTT
Baca juga: Kemenkes-BKKBN perkuat kemitraan tingkatkan ketahanan keluarga
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
