Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyoroti perlunya pemetaan Hutan Adat dengan potensi penetapan dalam rapat bersama Satuan Tugas Percepatan Penetapan Hutan Adat.
Menurut keterangan diterima di Jakarta, Rabu, Menhut Raja Juli Antoni memimpin rapat terbatas Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat pada Selasa (1/7) bersama Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Sulaiman Umar Siddiq dan Sekjen Kememhut Mahfudz, serta dan para pemangku kepentingan.
Baca juga: Kementerian Kehutanan minta tambahan anggaran Rp408,17 miliar
"Perlunya pemetaan potensi penetapan Hutan Adat yang terdapat sedikit permasalahan dan potensial ditetapkan dengan masukan-masukan dari kalangan CSO -Organisasi Masyarakat Sipil- yang juga anggota Seknas Satgas," kata Menhut dalam arahannya.
Hadir dalam pertemuan itu para lembaga masyarakat yang bergerak di isu hutan adat termasuk Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), WALHI, World Resources Institute (WRI), Forum Komunikasi Kehutanan Masyaraka (FKKM), akademisi, dan jajaran Kemenhut.
Baca juga: Menhut serius lakukan evaluasi total terkait keamanan pendakian
Dalam kesempatan itu juga Menhut juga merespons semua pertanyaan para peserta baik dari kalangan lembaga non-pemerintah dan akademisi. Dia menyampaikan, Satgas menjadi ruang kolaborasi antarpihak untuk percepatan penetapan hutan adat.
Direktur PKTHA Julmansyah di kesempatan itu menyampaikan progres kerja Seknas Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat, di antaranya diskusi persiapan dan dukungan Satgas dengan Kedutaan Besar Norwegia, BPDLH dan UNDP.Selain itu juga telah dilakukan pertemuan informal dengan beberapa kalangan organisasi masyarakat sipil.
Baca juga: Menhut-Komisi IV DPR lepas ekspor kopi KUPS ke Dubai
Julmansyah juga melaporkan progres penetapan hutan adat Mei-Juni 2025 yang mencapai sebesar 50.984 hektare.
Salah satu pembahasan yang muncul dari rapat Satgas tersebut adalah terkait proses registrasi Hutan Adat yang keluar dari Hutan Negara akan tetapi tetap statusnya Kawasan Hutan. Hal itu disampaikan oleh Dr Soeryo Prabowo dari IPB.
Menhut Raja Juli mengatakan hal itu akan menjadi atensi yang akan dibahas di internal Kemenhut.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
