Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyebutkan Dana Desa adalah salah satu faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan, sehingga keterlibatan pemerintah pusat hingga kabupaten dalam penggunaan dan pengawasannya menjadi penting.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Mendes PDT Yandri menjelaskan pihaknya serius mendukung terwujudnya ketahanan pangan, salah satunya melalui Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
Disebutkan bahwa minimal 20 persen dari Dana Desa harus digunakan untuk ketahanan pangan sesuai potensi desa dan disepakati serta diputuskan dalam musyawarah desa (musdes).
"Kami sudah MoU sama Pak Jaksa Agung agar kepala desa tolong diawasi. Jadi Dana Desa ada jejaknya," katanya saat Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan dan pihak terkait di Sumatera Utara.
Baca juga: Mendes: Swasembada pangan boleh gunakan dana desa
Dia menyebutkan untuk Provinsi Sumatera Utara total Dana Desa 2025 sebesar Rp4,57 triliun dan diharapkan dapat berkontribusi besar menyukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto baik dalam ketahanan pangan maupun Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Di Sumatera Utara, Dana Desa sangat besar, jangan sampai menguap tanpa jejak. Jumlah pendamping desa di Sumatera Utara ada 2.418 orang, banyak. Waktu ratas kami laporkan ini membantu swasembada pangan dan pengawasan dapur makan bergizi gratis. Kuncinya kolaborasi, koordinasi, monitor karena di Sumatera Utara Dana Desa besar jangan sampai nggak ada jejaknya," kata Mendes PDT.
Dia berharap seluruh pihak turut berkolaborasi mengawasi dana yang digelontorkan pemerintah agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan menggandeng BUMDes dan BUMDes Bersama.
Baca juga: Mendes: Dana desa untuk ketahanan pangan jangan kurang dari 20 persen
Yandri menambahkan ketahanan pangan ditargetkan terwujud pada 2027, dimulai dengan tidak adanya impor beras, jagung, gula, dan garam, mulai Januari 2025. Bahkan setiap hasil panen para petani dipastikan terjual dengan harga layak, sehingga memberi keuntungan kepada masyarakat.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai keberhasilan ketahanan pangan adalah pembuka pintu untuk Indonesia menjadi negara besar yang sehat dan kuat secara mental.
Kendati demikian, kata Zulkifli, para aparat diminta untuk berkolaborasi dalam pengawasan dan pemanfaatan Dana Desa, salah satu faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan.
"Kami berharap pak bupati melakukan pengawasan sampai ke level kepala desa. Memang kita harus memandori begitu, harus kita tongkrongi," kata Menko Zulkifli Hasan.
Baca juga: Kemendes PDT bakal jadi kontributor utama ketahanan pangan di desa
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
