Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar menyusun program yang benar-benar berdampak nyata.
“Saya minta rekan-rekan pimpinan komponen, betul-betul rapatkan internal dan tolong diplototin betul angka itu kira-kira masuk akal enggak. Jangan diada-adain, apalagi buat program yang enggak ada outputnya, outputnya enggak nendang. Istilahnya enggak berdampak,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan usai menyoroti sejumlah paparan program yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan komponen atau Unit Kerja Eselon (UKE) I Kemendagri dan BNPP.
Ia menegaskan pentingnya memahami esensi dari setiap program yang diajukan. Setiap anggaran, kata dia, harus benar-benar menghasilkan output yang berdampak.
Baca juga: Mendagri minta pemda perhatikan kondisi demografi di wilayahnya
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan program yang disusun tidak hanya bersifat reguler yang menyangkut tugas dan fungsi Kemendagri, tetapi juga perlu menyusun program yang spesifik mendukung program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Nah, ini yang saya lihat itu, di program-program itu, harus betul-betul rekan-rekan kuasai,” jelasnya.
Di lain sisi, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas kerja keras yang telah dilakukan.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada ketelitian dan kesungguhan sejak tahap perencanaan.
“Karena perencanaan yang baik itu menyumbang 70 persen keberhasilan, kalau perencanaannya asal-asalan ya [sudah] gagal 70 persen,” ujarnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, serta pejabat eselon I Kemendagri dan BNPP lainnya.
Baca juga: Mendagri dukung penguatan regulasi Kopdeskel Merah Putih
Baca juga: Mendagri: Negara besar harus punya ASN yang profesional
Baca juga: Mendagri: UUD 45 buka peluang kepala daerah dipilih DPRD
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
