Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sesuai target untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Hal ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar secara virtual bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis.
Dalam rapat tersebut, Mendagri mengidentifikasi berbagai hambatan utama dalam penyerapan anggaran, salah satunya adalah kelambatan pengadaan barang dan jasa. "Akibatnya, lelangnya lambat, mungkin juga ada keraguan soal e-katalog, yang membuat realisasi belanja rendah," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah per 30 April 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai Rp214,88 triliun atau 15,44 persen. Meski meningkat secara nominal dibandingkan dengan periode sama tahun lalu (Rp212,46 triliun), persentasenya justru lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 16,32 persen.
Baca juga: Mendagri: Ekonomi daerah cerminan maju atau mundurnya wilayah
Dia mengingatkan bahwa rendahnya belanja daerah akan berdampak langsung terhadap sektor swasta. “Swasta tidak akan bergerak kalau tidak distimulasi oleh belanja pemerintah,” ujarnya.
Dari sisi pendapatan, realisasi per April 2025 mencapai Rp292,75 triliun atau 21,88 persen, sedikit menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 22,89 persen. Menurutnya, pendapatan daerah yang rendah akan menghambat pelaksanaan program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pemberian makanan bergizi, dan janji-janji politik kepala daerah.
“Program apa pun tidak akan bisa dipenuhi kalau uangnya tidak ada,” jelas Tito.
Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara belanja dan pendapatan agar tidak terjadi defisit besar. “Percuma punya uang banyak kalau tidak dibelanjakan, tapi jangan juga belanja lebih besar dari pendapatan tanpa perhitungan matang,” pungkas dia.
Rapat virtual tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Kepala LKPP Hendrar Prihadi dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, untuk membahas solusi atas berbagai kendala pengadaan dan pemetaan pertumbuhan ekonomi daerah. Turut hadir Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajaran pimpinan tinggi madya Kemendagri.
Melalui koordinasi ini, Kemendagri berharap Pemda memiliki pemahaman menyeluruh dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tepat demi mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
