Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta memberikan pelayanan yang optimal dan tidak menolak pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan dengan alasan apapun.
"Saya sering menerima aduan bahwa beberapa RSUD di Jakarta tampak tidak ramah terhadap pasien BPJS," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ada yang dipersulit, bahkan ada yang ditolak dengan alasan administrasi atau ketiadaan kamar. "Ini tidak boleh terjadi lagi di fasilitas kesehatan milik Pemerintah DKI Jakarta," katanya.
Hal tersebut dikemukakannya setelah mendapatkan aduan sejumlah warga Jakarta atas buruknya pelayanan BPJS Kesehatan di beberapa RSUD.
"Antrean panjang, pelayanan lambat, hingga proses rujukan yang berbelit membuat pasien merasa tidak mendapat hak pelayanan yang layak," katanya.
Baca juga: Ini alasan warga yang mau CKG disarankan punya BPJS aktif
Meski sudah menjadi peserta aktif BPJS, tak sedikit dari mereka yang terpaksa pulang tanpa penanganan maksimal karena alasan keterbatasan fasilitas dan tenaga medis.
Pria yang akrab disapa Bang Kent ini menyebutkan, RSUD itu dibangun dan dibiayai dari uang rakyat. Karena itu sudah seharusnya mereka melayani rakyat dengan maksimal, bukan justru malah membeda-bedakan pasien umum dan pasien BPJS, apalagi menolak dalam melayani pasien BPJS.
"Perlu diketahui, di dalam Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025, Dinas Kesehatan DKI mengusulkan peningkatan anggaran untuk beberapa RSUD," katanya.
Peningkatan tersebut meliputi pengadaan peralatan medis baru, perbaikan infrastruktur rawat inap serta penguatan layanan gawat darurat sebesar Rp3,37 triliun. Lalu anggaran pendapatan pelayanan RSUD di Jakarta senilai Rp3,34 triliun.
Ia juga menyampaikan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau pendapatan RSUD dari jasa layanan kesehatan, sebaiknya tidak digunakan untuk keperluan pengadaan dan perbaikan infrastruktur akan tetapi untuk sektor pelayanan publik yang paling mendesak. Salah satunya pelayanan kesehatan BPJS.
Baca juga: BPJS Jakbar targetkan 98 persen warga ikut program JKN pada 2025
Anggaran pendapatan pelayanan BLUD RSUD di Jakarta sebesar Rp3 triliun lebih. "Seharusnya bisa diolah anggarannya untuk memaksimalkan operasional dan pelayanan RSUD apalagi terkait pelayanan BPJS," kata Kenneth.
Kent juga mendorong Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap standar pelayanan di seluruh RSUD, dan meminta adanya sanksi tegas bagi rumah sakit yang melanggar prinsip "universal health coverage".
"Prinsip JKN itu gotong-royong. Pemerintah harus hadir dalam menjamin kesehatan warganya dan RSUD sebagai ujung tombak pelayanan tidak boleh abai.
"Saya akan terus mengawal dan memastikan seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah tidak mengesampingkan hak-hak pasien BPJS," katanya.
Politisi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta itu optimis dengan adanya pengawasan dan evaluasi rutin, kualitas layanan kesehatan di ibu kota bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh warga Jakarta tanpa terkecuali.
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
