Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2009-2014, Marty Natalegawa menilai wajar jika muncul persepsi publik bahwa kehadiran Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) akan menyaingi peran Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
“Itu adalah pertanyaan yang sangat wajar, karena dalam Piagam BoP itu sendiri, memang menunjukkan BoP sebagai sebuah organisasi internasional yang memiliki ruang kerja mengenai konflik internasional,” kata Marty ketika ditemui usai diskusi publik di Jakarta, Rabu.
Marty menyampaikan bahwa upaya mewujudkan perdamaian tidak hanya memiliki satu jalur. PBB, katanya, tidak menjadi satu satunya yang berupaya menjaga perdamaian, melainkan ada lembaga-lembaga lain seperti ASEAN, Uni Afrika (African Union), serta lembaga-lembaga lain yang diakui dalam Piagam PBB.
Hanya saja, kehadiran BoP yang diiniiasi oleh satu orang yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump - sosok dengan kepribadian dominan - membuat publik meragukan peranan BoP.
“Namun, yang BOP ini, sekali lagi khas sifatnya karena pribadi dari seseorang ini sangat dominan dan bisa dikatakan supranasional. Jadi, karena itulah mungkin pertanyaan-pertanyaan muncul. Tapi kami berpikir pemerintah Indonesia mungkin sudah mempertimbangkan semua hal ini,” ucapnya.
Lebih lanjut, Marty menilai pembentukan BoP menjadi momentum bagi PBB untuk mereformasi lembaga yang telah berdiri sejak 1945 itu, bukan dipandang sebagai ancaman atau lembaga pesaing.
“Bahwasanya ada forum dan upaya lain itu tidak serta-merta harus dianggap sebagai suatu ancaman. Justru pendorong bagi PBB untuk lebih memperbaiki cara kerjanya,” kata dia.
Marty menuturkan bahwa PBB telah mengupayakan perdamaian di Palestina selama puluhan tahun, tetapi belum membuahkan hasil yang nyata. Sehingga, menurutnya, sangat wajar timbul tekanan-tekanan dari forum-forum lain terkait misi perdamaian Gaza.
Pada 16 Januari, Trump mengumumkan pembentukan BoP yang di antaranya beranggotakan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner.
Dewan Perdamaian itu juga melibatkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Trump pada pertemuan perdana BoP di Washington DC menyatakan harapannya agar BoP dapat mengawasi PBB di masa depan dan memastikan organisasi itu berjalan dengan semestinya. Ia juga menyebut, PBB membutuhkan dukungan, baik dalam operasional fasilitas maupun pendanaan.
Baca juga: Prabowo: Indonesia dukung solusi dua negara sebagai jalan damai abadi
Baca juga: AS soal BoP: Krisis Gaza tak bisa diselesaikan lembaga global yang ada
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
