Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan Tanggul Laut di Pantai Utara (Pantura) Jawa dalam rangka menjaga produksi pangan.
"Kemudian juga sekaligus menjaga produksi pangan. Karena selain sentra-sentra industri yang harus kita lindungi yang juga jangan dilupakan adalah cukup banyak sentra-sentra pangan, kawasan-kawasan pangan atau pertanian yang harus dipastikan juga terlindungi dari intrusi air laut," ujar AHY dalam Kick-Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Jakarta, Senin.
Menurut dia, dari total luas sawah 1,5 juta hektar di Jawa, 115 ribu hektarnya terdampak.
"Ini harus kita cegah. Investasi dalam modernisasi pertanian tentu dalam bentuk modernisasi irigasi, termasuk juga diversifikasi tanaman menjadi lebih visible," katanya.
Sebagai informasi, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto meminta rencana induk (master plan) perlindungan Pantai Utara atau Pantura Jawa untuk segera disusun.
Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kementerian/lembaga terkait, universitas dan para tenaga ahli terkait penyusunan rencana induk tersebut.
Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) siap dibangun membentang di pantai utara Jawa (Pantura) untuk melindungi 50 juta penduduk dari tingginya permukaan air laut.
Prabowo menjelaskan, pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura menjadi solusi pemerintah dalam menghadapi kenaikan air laut sekitar 5 centimeter per tahun akibat dampak perubahan iklim.
Prabowo menilai ancaman perubahan iklim sudah di depan mata. Selain itu, sebanyak 60 persen industri nasional berada di kawasan pantai utara Jawa.
Lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional juga dapat terancam jika tanggul laut tidak segera dibangun.
Prabowo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan aset strategis bangsa.
Baca juga: Prabowo pimpin ratas pematangan pembangunan tanggul laut raksasa
Baca juga: BOPPJ: Waduk retensi Giant Sea Wall bisa dimanfaatkan untuk air baku
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
