Kuala Lumpur (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengingatkan para pengungsi Rohingya di Malaysia untuk selalu mematuhi hukum dan peraturan setempat; jika tidak, maka akan menghadapi tindakan tegas.
Meskipun Malaysia mengambil pendekatan secara kemanusiaan, kata PM Anwar, para pengungsi tersebut harus tetap tunduk pada sistem hukum negara yang berlaku, termasuk dalam aspek penggunaan bangunan dan operasi bisnis.
"Saran kepada masyarakat Myanmar, khususnya Rohingya, mereka juga harus mematuhi peraturan di negara kami. Bangunan mereka, bisnis mereka, harus mengikuti peraturan; dan jika mereka tidak melakukannya, maka kami akan mengambil tindakan," kata Anwar Ibrahim seperti dilaporkan BERNAMA di Kuala Lumpur, Jumat.
Isu penegakan hukum terhadap pengungsi Rohingya dibahas dalam Rapat Kabinet antara PM Anwar Ibrahim dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Malaysia Saifuddin Nasution Ismail guna memastikan bahwa tindakan hukum akan diambil secara konsisten.
Selain itu, dia mengingatkan pemerintah kota dan pemerintah negara bagian untuk memainkan peran lebih tegas dalam memantau setiap pelanggaran atau penyalahgunaan tempat yang melibatkan kelompok terkait.
Baca juga: Rohingya kecam pemilihan Min Aung Hlaing sebagai presiden Myanmar
Sementara itu, terkait desakan untuk mengembalikan pengungsi Rohingya ke negara asal mereka di Myanmar, PM Anwar menjelaskan saat ini kelompok tersebut sedang mengalami krisis kemanusiaan yang kompleks karena repatriasi atau pemukiman kembali ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
"Orang-orang bisa membicarakan tentang mengirim mereka kembali, mengirim mereka kembali ke mana? Karena kami punya masalah dengan Pemerintah Myanmar yang mencegahnya," katanya.
Pemerintah Malaysia pun telah bernegosiasi sebanyak dua kali dengan pemimpin Myanmar saat ini dan meminta dua syarat.
"Jadi, dalam dua negosiasi saya dengan pemimpin Myanmar, saya meminta dua hal. Pertama, bantuan yang kami berikan dijamin bermanfaat bagi semua, ini telah disepakati. Kedua, hentikan penindasan dan kejahatan terhadap rakyat Myanmar, muslim dan non-muslim, di Rakhine dan juga di Myanmar secara keseluruhan," ujarnya.
Dia juga mengingatkan warga Malaysia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang untuk menangani masalah yang mungkin berkaitan dengan kelompok Rohingya.
Baca juga: Kapal pembawa 100 migran Rohingya terbalik di perairan Malaysia
Baca juga: Divisi Hubinter Polri tangkap WNI terkait kasus TPPO warga Rohingya
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
