Jakarta (ANTARA) - Direktur Literatur Institut Asran Siara mengapresiasi langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilainya sebagai sinyal kuat pembersihan dunia pendidikan dari praktik mark up proyek. Ia menilai tindakan itu penting agar dana pendidikan benar-benar bermanfaat.
"Di era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, praktik mark up yang selama ini kerap membayangi proyek pemerintah mulai diberantas secara tegas," kata Asran dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (19/9).
Ia mengatakan bahwa Prabowo sudah menunjukkan komitmen dalam menangani korupsi dengan penanganan kasus korupsi proyek pengadaan perangkat digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Berdasarkan catatan Literatur Institut, pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kemendikbudristek periode 2020–2022 menggunakan APBN dengan total Rp3,64 triliun dari anggaran satuan pendidikan dan Rp5,66 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Anggaran untuk proyek Chromebook disebut mencapai Rp9,3 triliun guna pengadaan 1,2 juta unit. Namun, akibat dugaan mark up, negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp1,98 triliun.
“Kasus Chromebook menunjukkan dugaan mark up hingga 100 persen. Laptop dengan harga pasar Rp3 juta dibeli Rp6 juta. Begitu pula pengadaan Interactive Flat Panel (IFP) seharga Rp150 juta dibeli Rp260 juta,” ujarnya.
Asran menyebut program itu sejak awal tidak disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Bahkan uji coba serupa pada 2018–2019 dengan 1.000 unit Chromebook dinilai tidak memberikan hasil efektif.
Ia menegaskan, langkah Presiden Prabowo dalam menindaklanjuti kasus ini adalah bentuk komitmen nyata pemberantasan korupsi, terutama di sektor pendidikan yang mengelola dana besar dan menyentuh masyarakat luas.
Literatur Institut menyoroti praktik mark up yang selama ini kerap membayangi berbagai proyek pemerintah. Menurut Asran, pola penggelembungan anggaran bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menurunkan kualitas layanan publik.
Di sektor pendidikan, kata dia, dampaknya sangat besar karena menyangkut masa depan jutaan siswa. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar dana pendidikan benar-benar tersalurkan ke depan.
Dengan akuntabilitas yang kuat, dana pendidikan yang setiap tahun nilainya sangat besar diharapkan bisa diarahkan secara tepat sasaran, sehingga benar-benar mendukung peningkatan mutu belajar mengajar di sekolah.
“Kalau dana pendidikan bocor karena korupsi, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga generasi penerus bangsa,” ujarnya.
Asran menilai kasus pengadaan perangkat TIK harus menjadi momentum perbaikan tata kelola anggaran pendidikan. Ia mendorong pemerintah memperkuat sistem pengawasan agar praktik serupa tidak terulang di masa depan.
Baca juga: Prabowo benahi pendidikan lewat efisiensi dan pemberantasan korupsi
Baca juga: Kejagung tetapkan Nadiem tersangka, KPK tetap selidiki kasus Google Cloud
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
