Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Koordinator Penerimaan Negara dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjadi saksi kasus dugaan korupsi dalam pengadaan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011–2021.
“Pemeriksaan atas nama YMD sebagai Koordinator Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas Direktorat Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut Budi mengatakan pemeriksaan tersebut bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun YMD merupakan Yohannes Martin Dreisohn Hasugian.
Sebelumnya, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan kasus dugaan suap pengadaan gas alam cair tersebut pada 6 Juni 2022.
Pada 19 September 2023, KPK menetapkan Dirut Pertamina periode 2011–2014 Karen Agustiawan sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara sekitar 140 juta dolar Amerika Serikat.
Karen kemudian divonis selama sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada 24 Juni 2024.
Mahkamah Agung pada tanggal 28 Februari 2025 lantas memperberat vonis Karen menjadi 13 tahun penjara.
Sementara pada 2 Juli 2024, KPK menetapkan dua tersangka baru untuk kasus tersebut, yakni mantan Pelaksana Tugas Dirut Pertamina Yenni Andayani, dan mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto.
KPK pada 31 Juli 2025, menahan Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto.
Baca juga: KPK panggil sembilan saksi kasus LNG setelah tahan dua tersangka
Baca juga: KPK sebut kasus pinjaman perusahaan patungan RI-Jepang terkait LNG
Baca juga: KPK periksa dua tersangka kasus korupsi pengadaan LNG
Baca juga: KPK kembali panggil eks direktur perusahaan migas jadi saksi kasus LNG
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
