Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster menemui sejumlah menteri di Jakarta untuk meminta bantuan penanganan pasca-banjir besar pada Rabu (10/9) dengan antara lain menemui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Gubernur Bali menyampaikan permohonan dukungan anggaran untuk normalisasi sungai yang meluap saat banjir besar di Denpasar.
Koster dan Pratikno sendiri belum lama sempat bertemu di Rumah Jabatan Jaya Sabha jelang Forum Internasional CHANDI 2025 di Bali.
Baca juga: Koster datangi titik banjir Denpasar, minta wali kota data kerugian
"Pertemuan dengan Menko PMK, kami membahas bantuan anggaran untuk normalisasi Tukad Badung, Tukad Unda, dan tukad yang lain di Bali pasca-bencana banjir," kata Koster dalam keterangan di Denpasar, Rabu.
Ia menyampaikan Menko Pratikno mendukung usulan Pemprov Bali dan akan segera merancang program pencegahan banjir.
“Beliau sangat mendukung dan akan merancang program pencegahan agar ke depan risiko akibat banjir besar dapat dikelola dengan baik," ujarnya.
Baca juga: Pemprov Bali hitung kerugian 474 pedagang pasar terdampak banjir
Selain itu Koster menemui Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham-Imipas) Yuzril Ihsa Mahendra memohon dukungan terkait optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) melalui Imigrasi, sehingga capaian pemungutan retribusi ini dapat lebih tinggi.
"Kami hadir di Jakarta menemui Pak Menko Kumham Imipas memohon dukungan optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing melalui Imigrasi,” kata Wayan Koster.
Ia bercerita pertemuan tersebut direspons positif, Menko Yusril menyatakan mendukung usulan gubernur dan dalam waktu dekat kementerian akan menindaklanjuti dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan semua pihak terkait di keimigrasian.
“Beliau sangat mendukung, akan mengadakan rakor untuk menindaklanjuti usulan Pemprov Bali,” ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah perkuat sistem peringatan dini banjir
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
