Jakarta (ANTARA) - Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Provinsi DKI Jakarta Miftahuddin mengatakan insiden keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah, termasuk Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan.
Miftahuddin di Jakarta, Selasa, mengatakan program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu tetap dianggap sebagai arah yang tepat dalam upaya pemenuhan gizi anak dan pemberdayaan ekonomi lokal, meskipun belakangan terjadi insiden keracunan makanan.
"Insiden tersebut harus dilihat sebagai sinyal bagi semua pihak untuk memperkuat pengawasan, bukan sebagai alasan untuk mereduksi atau membatalkan program. Insiden kecil tidak boleh menggugurkan manfaat besar yang telah dicapai MBG," kata Miftahuddin dalam keterangan tertulisnya.
Dia pun mengemukakan sejumlah data aktual yang memperlihatkan pentingnya cakupan program tersebut.
"Hingga 8 September 2025, pemerintah telah menyalurkan anggaran MBG sebesar Rp13 triliun untuk melayani 22,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia melalui 7.644 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ini baru sekitar 18,3 persen dari total pagu APBN sebesar Rp71 triliun," papar Miftahuddin.
Menurut dia, sebaran penerima paling besar berada di Pulau Jawa, yaitu sekitar 13,26 juta orang atau hampir 58 persen dari total penerima.
"Realisasi MBG sudah sangat baik, ya, penerima manfaat paling banyak dari Jawa, disusul Sumatera dengan 4,86 juta, Sulawesi 1,70 juta, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta, Kalimantan 1,03 juta, serta Maluku dan Papua sekitar 0,52 juta orang," ujar Miftahuddin.
Baca juga: Sebanyak 43.973 siswa di Jaksel rasakan manfaat program MBG
Dia menegaskan data tersebut menunjukkan dua hal, pertama, program MBG telah memberikan manfaat nyata dan menjangkau banyak masyarakat.
"Kedua, masih ada ruang besar untuk meningkatkan kecepatan realisasi distribusi dan kualitas pengawasan agar target akhir tahun tercapai," tutur Miftahuddin.
Dia mengingatkan target nasional penerima manfaat MBG 2025 adalah 82,9 juta orang, namun hingga awal September baru melayani 22,7 juta.
"Ini masih jauh dari target. Maka penguatan mutu, distribusi, dan keamanan pangan tidak bisa ditawar," tegas Miftahuddin.
Tak hanya itu, sambung dia, pemberdayaan UMKM juga harus terus ditingkatkan dan dilengkapi dengan pendampingan yang baik. Dia turut mendesak agar mekanisme audit, standar higienitas dapur, dan verifikasi bahan pangan diperjelas dan diperketat agar setiap santapan MBG benar-benar aman dan memenuhi standar gizi.
“Program ini bukan hanya soal kuantitas, tapi juga soal kualitas, di mana makanan harus bergizi seimbang, bersih, aman, dan UMKM yang terlibat sebagai penyedia material pangan harus dibantu supaya hasilnya sesuai standar," ungkap Miftahuddin.
Baca juga: Belum ada SPPG di Jakarta kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Baca juga: Keracunan MBG di Jakarta akibat SPPG tak jalankan SOP distribusi
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
