Seoul (ANTARA) - Korea Selatan dan China menggelar dialog maritim tingkat kerja di Seoul pada Rabu (23/4), menurut sejumlah sumber diplomatik, di tengah meningkatnya ketegangan terkait sejumlah struktur baja yang dibangun Beijing di wilayah perairan tumpang tindih di Laut Kuning.
Dialog ini berlangsung setelah kedua negara terlibat ketegangan pada Februari lalu di Zona Maritim Sementara (Provisional Maritime Zone/PMZ) dekat pesisir barat daya Korea Selatan, ketika otoritas China menghalangi kapal Korea Selatan yang hendak memeriksa struktur baja milik China yang dibangun di wilayah tersebut.
PMZ merupakan zona laut tumpang tindih yang termasuk dalam wilayah batas ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara.
Korea Selatan dan China menandatangani kesepakatan pada tahun 2000 yang memperbolehkan kapal-kapal nelayan mereka beroperasi di sana dan secara bersama mengelola sumber daya laut, dengan larangan terhadap aktivitas lain selain navigasi dan perikanan.
Pihak China bersikeras bahwa struktur tersebut merupakan tambak ikan komersial, dan menyatakan bahwa Korea Selatan tidak memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan.
China diketahui telah memasang dua pelampung semi-submersible di wilayah PMZ, masing-masing pada 2018 dan 2024. Selain itu, pada 2022, Beijing membangun sebuah struktur baja tetap yang diyakini berasal dari platform pengeboran minyak yang sudah tidak digunakan.
Beijing mengeklaim bahwa dua pelampung tersebut adalah fasilitas budi daya ikan salmon, sementara struktur tetap yang dilengkapi landasan helikopter tersebut dibangun sebagai fasilitas pengelolaan akuakultur.
Namun, pembangunan struktur-struktur tersebut -- yang berpotensi melanggar perjanjian -- mendorong Korea Selatan untuk menangani masalah tersebut dengan sikap lebih tegas, mengingat rekam jejak China dalam berbagai sengketa wilayah, seperti dengan Filipina di Laut Cina Selatan dan dengan Jepang di Laut Cina Timur.
Dalam pembicaraan pada Rabu itu, Seoul diperkirakan akan mengangkat isu tersebut untuk memperkuat seruannya demi menjaga stabilitas di PMZ. Seoul menekankan tidak ada aktivitas China di perairan tumpang tindih tersebut yang akan memengaruhi hak maritimnya yang “sah dan sesuai hukum”.
Pada Senin, Menteri Kelautan Kang Do-hyung mengatakan lembaga pemerintah terkait sedang meninjau semua opsi yang memungkinkan, termasuk tindakan timbal balik, untuk menangani masalah tersebut.
"Kami menangani masalah ini dengan sangat serius, terutama dari sudut pandang pentingnya isu ini dan kebutuhan untuk mempertahankan wilayah maritim kami," kata Kang dalam konferensi pers.
"Kami sedang meninjau berbagai kemungkinan tanggapan, termasuk tindakan proporsional ... yang dapat diimplementasikan secara efektif," ucapnya.
Kang sebelumnya juga mengatakan pemerintah akan memulai proses untuk mengalokasikan anggaran untuk membangun fasilitas budidaya sebagai tindakan balasan.
Namun, pada Senin, Kang menyatakan belum ada keputusan akhir yang diambil.
Sumber: Yonhap-OANA
Baca juga: China harap relasi dengan Korea Selatan terjaga pasca pemakzulan Yoon
Baca juga: Beijing kecam Korsel karena salahkan China atas krisis domestik
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025
