Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dengan agenda pembahasan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
"Kementerian Sekretariat Negara melaporkan pertanggungjawaban realisasi tahun anggaran 2024," kata Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro ditemui usai rapat tersebut.
Secara umum, kata dia, Komisi XIII DPR RI membahas dua hal inti terkait laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran 2024 yang disampaikan Kemensetneg.
Pertama, dia mengatakan Komisi XIII DPR RI mengapresiasi laporan pertanggungjawaban keuangan Kemensetneg yang mengkoordinir 13 satuan kerja (satker).
Dia menuturkan sejumlah satker yang berada di bawah Kemensetneg, di antaranya Sekretariat Negara (Setneg), Sekretariat Kabinet (Setkab), Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), hingga istana-istana kepresidenan yang berada di luar Jakarta.
"Tadi sudah diberikan penilaian oleh Komisi XIII sebagai laporan yang baik dan mengapresiasi," ucapnya.
Baca juga: Komisi XIII DPR RI dukung penambahan anggaran Kemensetneg
Kedua, kata Juri, Komisi XIII DPR RI juga menyoroti terkait dengan pengelolaan aset dua Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kemensetneg, yakni Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran dan Gelora Bung Karno (GBK).
Dia menyebut dalam rapat tersebut, Komisi XIII DPR menyoroti soal PPK Kemayoran dan GBK yang masih terbilang memiliki kontribusi rendah terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemensetneg.
"Aset yang begitu besar yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara di Kemayoran dan GBK belum menghasilkan PNBP yang signifikan, penghasilan negara bukan pajak; meskipun sudah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, tetapi dianggap masih belum (signifikan)," ujarnya.
Dia pun berkomitmen catatan dari Komisi XIII DPR RI itu akan menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk lebih mengoptimalkan dua BLU tersebut agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap PNBP.
"Itu juga menjadi perhatian bersama kami dari Kementerian Sekretariat Negara bahwa dua aset besar itu mestinya menghasilkan nilai yang jauh lebih besar, dan itu menjadi catatan evaluasi dan akan terus diperbaiki oleh Kementerian Sekretariat Negara," kata dia.
Baca juga: PPK Kemayoran komitmen jaga identitas kawasan sebagai aset strategis
Baca juga: Kemensetneg segera tinjau ulang semua perjanjian PPK GBK dan Kemayoran
Baca juga: BPK temukan masalah pengelolaan piutang pada satker BLU Kemensetneg
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
