Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar para kepala daerah dan pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak menunjukkan gaya hidup mewah atau pamer kekayaan (flexing) di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
"Jangan flexing, menampilkan kemewahan, It's not the time, lewat waktunya. Enggak ada guna juga menunjukkan itu. Ibu-ibu bapak-bapak sudah jadi pejabat, orang sudah pasti hormat. Tidak perlu lagi ditambah dihormati dengan kemewahan," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Tito menekankan, perilaku kepala daerah yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat hanya akan memicu kecemburuan sosial dan keresahan. Untuk itu, kepala daerah diingatkan untuk menjaga sikap, komunikasi, dan gaya hidup agar tidak menimbulkan kemarahan publik.
Dalam arahannya, Tito juga meminta kepala daerah untuk tanggap terhadap dinamika sosial, keamanan, dan ketertiban umum. Gejolak yang terjadi di masyarakat, kata dia, seringkali dipicu oleh arogansi dan penyalahgunaan wewenang kepala daerah.
Lebih lanjut Ia juga menekankan kepada kepala daerah dan pejabat di lingkungan Kemendagri untuk tidak membuat kegiatan mewah yang terkesan pemborosan.
"Saya sampaikan, buat acara-acara jangan terlalu kelihatan pemborosan kemewahan. Laksanakan sederhana lebih banyak kegiatan-kegiatan yang menyentuh pada masyarakat kecil. Santunan yatim piatu, membantu bedah rumah masyarakat yang tidak mampu, kemudian memberikan bantuan kepada pangan sembako, misalnya gerakan pasar murah, menyentuh rakyat-rakyat kecil," ujarnya.
Menanggapi itu, analis politik Universitas Diponegoro (Undip) Yoga Putra Prameswari menilai, arahan tersebut tepat. Menurutnya, banyak kasus yang menunjukkan kepala daerah justru memperkeruh keadaan, mulai dari pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih oleh Wali Kota Arlan hingga kebijakan Bupati Pati Sadewo, yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.
“Hal ini memperlihatkan arogansi dan komunikasi kepala daerah yang buruk, sehingga memantik protes warga. Arahan Mendagri untuk tidak pamer kekayaan juga penting agar kepala daerah lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat,” kata Yoga.
Yoga menambahkan, perilaku arogan biasanya banyak muncul dari kepala daerah baru. Mereka cenderung ingin menunjukkan otoritas dengan cara-cara yang menyerupai orang kaya baru yang gemar pamer.
“Fenomena ini masalah kultur pejabat kita yang sejak dulu belum hilang. Arahan Mendagri bisa menjadi rem agar kepala daerah tidak terjebak dalam pola yang sama,” ujarnya.
Baca juga: Mendagri: MBG bidik pemenuhan gizi dan hidupkan ekonomi daerah 3T
Baca juga: Posyandu Kalsel raih penghargaan terbaik nasional 2025 dari Kemendagri
Selain larangan pamer kekayaan, Mendagri juga memberikan 11 arahan yang harus diperhatikan kepala daerah, di antaranya:
1. Rutin menggelar rapat koordinasi.
2. Aktif berdialog dengan tokoh dan unsur masyarakat yang berpengaruh.
3. Mengadakan doa bersama lintas masyarakat.
4. Menggencarkan program pro-rakyat.
5. Menunda kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan.
6. Menunda perjalanan ke luar negeri.
7. Tetap berada di daerah saat situasi rawan untuk mengendalikan keadaan bersama forkopimda.
8. Mempercepat rekonstruksi dan perbaikan fasilitas rusak.
9. Menggunakan bahasa santun.
10. Mengaktifkan kembali siskamling.
11. Menjaga pribadi dan keluarga agar tidak melakukan aktivitas yang menunjukkan kemewahan atau gaya hidup berlebihan.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
