Jakarta (ANTARA) - Ombudsman mengingatkan setiap calon birokrat agar tak tergoda dengan malaadministrasi di tengah dilema loyalitas dan integritas yang kerap dihadapi birokrat di lapangan.
Saat memberikan kuliah umum di Kampus IPDN Regional Nusa Tenggara Barat, Lombok, Jumat (19/9), Anggota Ombudsman Dadan Suharmawijaya mengatakan loyalitas penting dimiliki oleh birokrat, namun jika perintah atasan keliru, maka loyalitas harus ditempatkan kepada negara dan rakyat.
"Itu lah bentuk loyalitas tertinggi," kata Dadan, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Maka dari itu, dirinya menekankan pentingnya menjaga integritas dan konsistensi bagi setiap calon birokrat.
Menurutnya, seorang pemimpin sejati harus menyelaraskan ucapan dengan tindakan, sehingga jangan sampai di forum berbicara tentang antikorupsi, namun di ruang kerja justru mengatur proyek demi kepentingan pribadi.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan peran Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik.
“Ombudsman bukan lembaga penegak hukum. Kami magistratur of influence yang bekerja mendorong perbaikan sistem pelayanan publik dan menghilangkan malaadministrasi,” tuturnya.
Baca juga: Ombudsman tegaskan akses layanan publik harus inklusif
Baca juga: Ombudsman RI sebut pertanahan dominasi aduan masyarakat di Batam
Baca juga: Ombudsman komitmen dukung prioritas nasional pada RPJMN 2025-2029
Sebagai contoh, ia menyampaikan pengalaman Ombudsman dalam menangani kasus perizinan pabrik sawit di Nunukan, Kalimantan Utara.
Dengan pendekatan menyeluruh, Ombudsman mendorong perubahan regulasi agar lebih adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Kalau hanya berhenti pada regulasi, masalah tidak selesai. Ombudsman melihat dari perspektif yang lebih luas, demi keadilan substansial,” ujar Dadan.
Untuk itu, Dadan mengajak praja IPDN untuk menjaga idealisme dan konsistensi ketika kelak menjadi pejabat publik.
Dia menegaskan para praja merupakan calon pemimpin bangsa, sehingga integritas merupakan kunci untuk membangun birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang adil.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kampus IPDN Regional NTB Dedy Suhendi mengapresiasi kehadiran Ombudsman di tengah praja. Menurutnya, kuliah umum tersebut membuka wawasan baru bagi para calon birokrat.
“Bagi kami, ini momen penting karena praja bisa lebih mengenal Ombudsman, perannya, dan manfaatnya. Selama ini kami lebih sering berinteraksi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baru kali ini praja mendapatkan pemahaman langsung tentang Ombudsman,” ucap Dedy.
Dengan demikian, dia mendorong para praja untuk memanfaatkan kesempatan kuliah umum dengan aktif bertanya dan berdialog.
Kegiatan kuliah umum mengangkat tema Ombudsman RI Mengawal Birokrasi Anti-Maladministrasi & Menjamin Hak Warga: Peluang, Tantangan & Posisi Strategis, yang diikuti oleh 146 praja IPDN serta para civitas academica.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
