Batang (ANTARA) - Komisi VII DPR RI menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan, khususnya bagi masyarakat lokal yang terdampak perubahan fungsi lahan dan arah pembangunan kawasan industri di Kawasan Ekonomi Khusus Indutropolis Batang, Jawa Tengah.
"Perkembangan KEK Batang sangat pesat. Ini tidak lepas dari dukungan luar biasa dari pemerintah, baik dari sisi aturan maupun investasi," kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi di Batang, Jumat.
Ia menilai progres pembangunan KEK Batang tergolong pesat dan menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah pusat dengan dukungan dari sisi regulasi dan investasi sebagai faktor utama yang mendorong percepatan tersebut.
Pengembangan KEK Batang merupakan langkah strategis pemerintah untuk menciptakan pemerataan industri di Pulau Jawa yang nantinya diharapkan menjadi solusi atas kepadatan industri di bagian barat Pulau Jawa seperti Jakarta, Bekasi, dan Karawang.
"Salah satu tujuan utama KEK Batang adalah bagaimana redistribusi kawasan industri dilakukan secara merata. Wilayah yang selama ini belum berkembang secara signifikan seperti Batang diberi peluang untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru," katanya.
KEK Batang berdiri berada di atas lahan bekas perkebunan karet milik negara seluas 4.300 hektare yang dirancang sebagai pusat industri terintegrasi dengan fokus pada industri teknologi tinggi, elektronik, kimia, serta komponen kendaraan listrik.
Sejumlah investor global dikabarkan juga sudah menanamkan komitmen investasi di kawasan tersebut termasuk perusahaan dari Korea Selatan dan Taiwan.
Baca juga: Anggota DPR ingatkan KEK Batang harus jadi jantung ekonomi nasional
Baca juga: Komisi VII DPR minta agar akses Smartpolitan Subang cepat rampung
Baca juga: Komisi VII DPR RI: Perlu percepatan penyerapan investasi di KITB
Namun demikian, Erna mengingatkan bahwa pembangunan industri berskala besar juga memiliki konsekuensi sosial yang tidak kecil seperti potensi tergesernya sumber mata pencaharian masyarakat lokal akibat alih fungsi lahan.
"Ini menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai KEK Batang hanya menjadi proyek fisik yang mengesankan dari luar tetapi di sisi lain menciptakan ketimpangan sosial atau justru memarjinalkan warga yang sebelumnya menggantungkan hidup dari sektor pertanian," katanya.
Mereka dihadapkan pada realitas baru dimana keterampilan lama tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri baru yang masuk sehingga kondisi ini menuntut perhatian lebih dalam hal pelatihan, peningkatan keterampilan, dan penyiapan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing.
"Kita ingin KEK Batang ini memberikan multiplier effect nyata. Masyarakat harus menjadi bagian dari transformasi ekonomi bukan sekadar penonton atau bahkan korban dari proses pembangunan," katanya.
Dalam kunjungan tersebut, sejumlah anggota Komisi VII DPR RI juga menyampaikan masukan agar Pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih aktif berkoordinasi dalam merumuskan kebijakan sosial bagi warga terdampak yaitu memastikan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kebutuhan riil masyarakat seperti pelatihan kerja, pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas hidup.
Baca juga: Komisi VII DPR ingatkan KEK Batang prioritaskan tenaga kerja lokal
Baca juga: Komisi VII DPR tekankan Smartpolitan Subang serap tenaga kerja lokal
Baca juga: Komisi VII DPR tinjau progres proyek kawasan industri Subang
Pewarta: Kutnadi
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
