Banda Aceh (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mengajak usaha kecil dan menengah (UKM) membangun ekosistem usaha dari hulu ke hilir sehingga usaha mereka dapat berkembang dan berkelanjutan.
"Kami mengajak dan mendorong usaha kecil menengah membangun ekosistem usaha dari hulu ke hilir. Dengan adanya ekosistem tersebut, usaha UKM bisa berkembang dan berkelanjutan," kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan tersebut Saleh Partaonan Daulay sampaikan usai mengunjungi salah satu usaha sambal khas Aceh.
Dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 ke Provinsi Aceh tersebut, Saleh Partaonan Daulay juga didampingi sejumlah anggota dewan dari komisi membidangi perindustrian, usaha mikro kecil menengah (UMKM), ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi tersebut.
Saleh Partaonan Daulay mencontohkan UKM yang memproduksi sambal khas Aceh tersebut berhasil membangun ekosistem usaha dari hulu ke hilir. Produksi usaha tersebut mencapai 2.000 botol sambal setiap hari.
"Di hulu, ada 200 petani yang siap menyuplai bahan baku sambal, yakni cabai. Sedangkan di hilir juga didukung dengan pemasaran yang cukup baik, bahkan juga ada permintaan dari luar negeri," katanya.
Ketua Komisi VII DPR RI itu menambah untuk usaha di hilir juga harus diperkuat dengan dukungan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Dukungan pemerintah daerah dibutuhkan agar produk lokal bisa bersaing dengan barang-barang serupa yang diproduksi pabrik besar.
"Dukungan pemerintah daerah bisa dengan mempromosikan, sehingga diminati dan dikonsumsi masyarakat yang lebih luas. Kami juga nanti meminta Kementerian Haji memanfaatkan produk kuliner khas daerah ada di kampung haji Indonesia di Arab Saudi," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan pelaku usaha kecil menengah tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dalam membangun ekosistem usaha, baik dari hulu maupun hilir.
"Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ada tantangan di hulu dan begitu juga di hilir. Karenanya, dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah melalui instansi di bidang pertanian, perindustrian, tenaga kerja, maupun perdagangan dalam membantu memasarkan produk," kata Chusnunia Chalim.
Yuliana, pelaku UKM yang memproduksi sambal khas Aceh, mengatakan usaha tersebut mulai dirintisnya pada 2017 dengan modal Rp500 ribu dan 10 kilogram cabai.
"Saya merintis usaha sambal ini karena mendengar keluhan petani di saat panen harga cabai murah. Dari sinilah saya membuat inovasi produk pengolahan cabai," kata Yuliana.
Saat ini, Yuliana mempekerjakan sejumlah pekerja serta merekrut sejumlah ibu rumah tangga yang kerjanya membersihkan cabai di rumah mereka masing-masing.
"Kami juga bekerja sama dengan 200 orang petani cabai dengan luas lahan mencapai 1.000 hektare berbagai daerah seperti Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, dan lainnya, untuk memasok bahan baku," kata Yuliana.
Adapun tim kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 ke Provinsi Aceh yakni Saleh Partaonan Daulay (ketua tim), Chusnunia Chalim (wakil ketua tim), Evita Nursanty (wakil ketua tim), Lamhot Sinaga (wakil ketua tim).
Serta Novita Hardini, T Zulkarnaini Ampon Bang, Mujakkir Zuhri, Jamal Mirdad, Jefry Romdonny, Siti Mukaromah, Tifatul Sembiring, dan Iman Adinugraha, masing-masing sebagai anggota tim.
Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
