Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menilai eksplorasi budaya daerah dapat memperkuat konten lokal dan kolaborasi antardaerah untuk mendukung pengembangan industri film nasional.
Hendry dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan Provinsi Riau memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu simpul baru pengembangan industri perfilman nasional berbasis kearifan lokal.
"Saya melihat peluang kerja sama strategis antara daerah, pemerintah pusat, serta pelaku industri untuk pengembangan dan distribusi film nasional. Selama ini eksplorasi film berbasis kearifan lokal masih kurang dan distribusi film belum merata di setiap daerah," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (Panja KDFN) DPR RI ke Yayasan Sinema Yogyakarta selaku penyelenggara Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF).
Baca juga: DPR dorong penguatan diplomasi budaya lewat industri film nasional
Ia menekankan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), distribusi film, dan dukungan kebijakan menjadi faktor penting agar potensi daerah dapat berkembang menjadi kekuatan industri yang berkelanjutan.
Menurut dia, kerja sama dengan lembaga seperti JAFF dapat membuka peluang melalui program roadshow, kurasi film, hingga inkubasi komunitas kreatif lokal.
"Kalau kita ingin industri ini tumbuh merata, maka harus dimulai dari daerah. Transfer pengetahuan dan pengalaman dari ekosistem yang sudah matang seperti Yogyakarta sangat penting," katanya.
Selain itu, Hendry menilai peningkatan kapasitas sineas lokal melalui program magang dan pelatihan intensif perlu menjadi perhatian utama untuk meningkatkan kualitas produksi film daerah.
"SDM kita harus naik kelas. Tidak cukup hanya kreatif, tetapi juga harus memiliki standar teknis dan manajerial yang baik," ujarnya.
Baca juga: Komisi VII: Perlu keberpihakan kebijakan perkuat ekosistem perfilman
Ia juga menilai Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari negara-negara Asia yang berhasil mengembangkan industri film, seperti Korea Selatan, India, dan Filipina.
Menurut dia, Korea Selatan berhasil melalui kebijakan kuota layar untuk melindungi film lokal, India mengembangkan jaringan bioskop hingga daerah, sedangkan Filipina membangun pusat film komunitas berbasis pemerintah.
"Indonesia bisa mengadopsi praktik terbaik ini, tentu dengan penyesuaian konteks lokal," katanya.
Baca juga: Anggota DPR usulkan pengalokasian dana untuk bioskop desa
Hendry menambahkan dukungan kebijakan pemerintah daerah juga diperlukan, antara lain melalui insentif pajak, penyediaan ruang kreatif, serta fasilitasi festival dan promosi film.
"Pemerintah daerah harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan akselerator," katanya.
Baca juga: Komisi VII DPR kemukakan perlunya badan pengatur penayangan film
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
