Komisi IX awasi ketat alokasi anggaran kesehatan agar tepat sasaran

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 agar tepat sasaran.

“Angkanya tidak kecil. Komisi IX akan memastikan agar anggaran digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, khususnya agar pelayanan kesehatan tidak hanya tersedia di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terluar dan masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar Charles kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Alokasi anggaran kesehatan dan ketenagakerjaan dalam RAPBN 2026 itu telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Jumat (15/8).

Baca juga: Kemarin, Anggaran pendidikan terbesar hingga penambahan anggaran MBG

Charles juga menekankan pentingnya penambahan tenaga kesehatan, baik dokter umum maupun dokter spesialis untuk mengimbangi peningkatan anggaran.

Selain kesehatan, Komisi IX juga akan mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pada 2025 dianggarkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menyoroti realisasi anggaran MBG per Agustus 2025 yang baru mencapai 14 persen dari pagu tahun berjalan, sementara pada 2026 pemerintah berencana menaikkan anggarannya menjadi Rp335 triliun, atau lebih dari tiga kali lipat.

“Dengan anggaran yang besar, kami ingin memastikan penyerapannya tidak asal-asalan. Apalagi tahun ini sudah terjadi beberapa kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Tahun depan BGN harus memperbaiki sistem agar makanan yang diberikan kepada anak-anak layak dan aman,” ucap dia.

Selain kesehatan, Komisi IX juga siap mengawal beragam program ketenagakerjaan. Charles menilai klaim pemerintah mengenai penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,76 persen dan penciptaan 3,6 juta lapangan kerja baru pada 2025 belum sepenuhnya tercermin di lapangan. Karena itu, Ia mengingatkan pemerintah untuk memperbanyak stimulus ekonomi dan program penciptaan kerja yang konkret.

“Pertumbuhan ekonomi dan penambahan lapangan kerja yang disampaikan Presiden belum sepenuhnya terlihat di kehidupan masyarakat. Pemerintah harus memberikan stimulus sosial dan ekonomi agar lapangan kerja betul-betul tercipta,” katanya.

Charles memastikan Komisi IX akan menjalankan tiga fungsi DPR, yakni pengawasan, penganggaran, dan legislasi dengan berimbang.

“Kami tidak akan berhenti mengkritisi program yang merugikan masyarakat, dan mendukung program yang baik agar bisa berjalan optimal,” ujarnya.