Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Syahrul Aidi mengingatkan bahwa program ketahanan pangan memerlukan infrastruktur penunjang, seperti kemajuan di sektor teknologi, informasi, dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Menjelang peringatan 80 tahun Kemerdekaan Indonesia, dia menegaskan kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari penjajahan kolonial, melainkan juga kemandirian di berbagai bidang strategis, termasuk pangan, teknologi, ekonomi, dan sumber daya manusia.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, Syahrul mencontohkan China yang berani menghadapi tekanan perdagangan internasional karena memiliki kemandirian di banyak sektor vital.
Untuk itu, dia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memperluas konsep pertahanan dari sekadar pertahanan militer menjadi pertahanan pangan.
"Ketika kita mampu memproduksi yang kita konsumsi, kita akan mandiri dan merdeka. Ketika kita mampu memproduksi yang dikonsumsi orang lain, kita akan maju. Tapi, jika kita tidak mampu memproduksi apa yang kita konsumsi sendiri, kita akan terjajah," ujar Syahrul.
Baca juga: Ekonom sebut Presiden sangat menekankan pentingnya swasembada pangan
Menurutnya, pangan merupakan kebutuhan asasi yang menentukan kedaulatan bangsa. Indonesia yang memiliki potensi agraris besar dinilai mampu mencapai swasembada bahkan menjadi eksportir pangan, sehingga benar-benar merdeka di bidang strategis tersebut.
Maka dari itu, anggota komisi DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen itu juga mendukung rencana Kementerian Pertahanan membentuk batalion khusus pangan.
Namun, Syahrul mengingatkan agar fokus pada pertahanan pangan tidak disalahartikan hingga mengabaikan pembangunan infrastruktur vital bagi masyarakat.
Baca juga: Prabowo memprioritaskan ketahanan pangan, investasi dalam RAPBN 2026
Dengan demikian, dikatakan bahwa pembangunan jalan dan jembatan tetap harus berjalan, baik yang terkait langsung dengan pertahanan pangan maupun untuk kebutuhan transportasi masyarakat.
"Jangan kaku menafsirkan kebijakan pertahanan pangan hingga mengorbankan kebutuhan dasar lain," sebutnya.
Dia menambahkan beberapa kementerian terkesan kurang responsif terhadap usulan masyarakat terkait infrastruktur dasar yang tidak secara langsung berhubungan dengan pertahanan pangan.
Padahal, infrastruktur tersebut tetap menjadi penopang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Dengan begitu, tambah dia, dukungan penuh terhadap kebijakan pertahanan pangan Presiden Prabowo, dengan tetap mengingatkan kemandirian nasional harus dibangun secara menyeluruh, mencakup berbagai sektor strategis lain dan tetap mengakomodasi kebutuhan vital masyarakat di berbagai daerah.
Baca juga: Prabowo siapkan total Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan 2026
Baca juga: Mendes PDT apresiasi kejaksaan dan petani dukung ketahanan pangan
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
