Nabire (ANTARA) - Kodim 1705/Nabire membantu pembangunan tujuh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di sejumlah kampung di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, yang ditargetkan rampung secara bertahap hingga Agustus 2026.
Komandan Kodim 1705/Nabire Letkol Arh Dwi Palwanto di Nabire, Sabtu, mengatakan tujuh KDMP yang sedang dibangun berlokasi di Kampung SP1 Bumi Raya, SP2 Kalisemen, Wanggar, Wanggar Makmur, Wiraska, serta dua unit di Kampung Lagari.
"Saat ini ada tujuh KDMP yang sementara dalam proses pembangunan. Progres masing-masing berbeda, tetapi yang paling tinggi berada di SP2 Kalisemen yang sudah mencapai sekitar 90 persen," katanya.
Ia menjelaskan, pembangunan KDMP merupakan program pemerintah pusat yang pelaksanaannya dibantu oleh seluruh Kodim di Indonesia guna mendukung penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kampung.
Menurut dia, pembangunan fisik koperasi dilakukan oleh TNI, sedangkan pemanfaatannya nanti akan dikelola oleh masyarakat setempat.
"Kami diperintahkan untuk membantu membangun. Nanti masyarakat yang menikmati dan memanfaatkan keberadaan koperasi tersebut," ujarnya.
Baca juga: Menkop sebut KDKMP bukti pemerintah bangun ekonomi rakyat
Baca juga: Ekonom sebut Kopdes perlu buktikan mampu pangkas rantai distribusi
Dwi mengatakan proses pembangunan turut diawasi oleh masyarakat, kepala kampung, serta pihak Agrinas guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
Ia menjelaskan, tidak semua koperasi dapat langsung memperoleh bantuan pembangunan karena terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya ketersediaan lahan minimal seluas 600 meter persegi atau berukuran 20 x 30 meter.
Selain itu, ketersediaan infrastruktur pendukung seperti listrik juga menjadi syarat dalam penentuan lokasi pembangunan KDMP.
"Contohnya di Topo, kami ingin sekali membangun di sana. Namun listrik belum tersedia selama 24 jam sehingga belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan," katanya.
Dwi mengakui sejumlah koperasi lain telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan pembangunan KDMP, namun pemerintah pusat sementara membatasi pembangunan di Nabire hanya pada tujuh titik hingga Agustus 2026.
Setelah Agustus, kata dia, pemerintah pusat akan melakukan evaluasi dan membuka kemungkinan penambahan lokasi pembangunan KDMP di wilayah Nabire.
"Kemungkinan nanti ada beberapa penyesuaian atau perubahan spesifikasi dari pusat, misalnya terkait luas lahan yang tidak harus 600 meter persegi," ujarnya.
Ia berharap pembangunan tujuh KDMP tersebut dapat segera selesai sehingga mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat kampung serta mendukung peningkatan kesejahteraan warga di Kabupaten Nabire.
Baca juga: Ekonom: Keberhasilan Kopdes diukur dari dampaknya bagi ekonomi desa
Baca juga: Menkop: 1.061 Kopdes Merah Putih siap serap produk desa
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
