Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan aksi perubahan iklim di Indonesia hingga tahun 2030 membutuhkan dana sebesar Rp4 ribu triliun.
"Kita selalu dorong karena memang pendanaannya kita butuh Rp4.000 triliun untuk pendanaan iklim sampai 2030," kata Diaz Hendropriyono dalam acara Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana RBP REDD+ for Result Period 2014 - 2016 GCF Output 2, di Jakarta, Kamis.
Namun demikian, terdapat kesenjangan yang besar antara dana yang dibutuhkan untuk aksi perubahan iklim dan dana yang tersedia.
"Ada gap yang besar antara dana yang dibutuhkan untuk aksi perubahan iklim dengan dana yang tersedia," kata Diaz Hendropriyono.
Dia menambahkan dalam pembiayaan aksi iklim, pihaknya tidak bisa hanya mengandalkan alokasi dari APBN yang terbatas.
Untuk itu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bertugas mencari pendanaan dari luar APBN.
Baca juga: GCF kucurkan 103 juta dolar AS biayai aksi iklim di Indonesia
"Kita ada BPDLH yang salah satu tugasnya yaitu untuk mencari pendanaan dari international donors, dari CSR, dari filantrofi," kata Diaz Hendropriyono.
Salah satu sumber dana adalah dari Green Climate Fund (GCF) yang mengucurkan dana sebesar 103,78 juta dolar AS untuk membiayai aksi perubahan iklim di Indonesia.
Pembiayaan dilaksanakan dalam tiga gelombang.
Gelombang pertama dikucurkan sebesar Rp251 miliar untuk aksi iklim di sembilan provinsi.
Gelombang kedua disalurkan Rp256 miliar untuk 15 provinsi.
"Kali ini adalah batch kedua. Batch kedua ini ada 15 provinsi, jumlahnya sekitar Rp256 miliar untuk membantu daerah melaksanakan aksi iklim," kata Diaz Hendropriyono.
Dan selanjutnya gelombang ketiga untuk aksi iklim di 14 provinsi.
Diaz Hendropriyono menyampaikan tiap provinsi mendapatkan dana bervariasi mulai dari 250 ribu dolar AS hingga 5 juta dolar AS.
Baca juga: Wamen Veronica Tan dorong sinergi K/L implementasikan RAN GPI
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
