Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama empat kabupaten di wilayah tersebut dalam rangka percepatan pelaksanaan program revitalisasi tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat (Jabar).
"Penguatan koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama empat kabupaten yaitu Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu," kata Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu (Tebe) dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia menyampaikan revitalisasi akan mengedepankan sistem budi daya yang ramah lingkungan. Setiap kawasan akan dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta area vegetasi sebagai filter alami untuk menjaga ekosistem laut.
Baca juga: KKP akan libatkan Agrinas Jaladri di revitalisasi tambak Pantura Jawa
"Hasil koordinasi menyepakati dukungan pemerintah daerah di antaranya program ini menjadi bagian Program Strategis Nasional atau PSN," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah juga berkomitmen membantu sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendataan penggarap tambak, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta mempermudah proses perizinan sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, lanjut Tebe, pemerintah daerah membantu menyiapkan tenaga kerja lokal khususnya masyarakat penggarap sesuai keahlian dan kebutuhan pelaksanaan program.
KKP terus bergerak mewujudkan revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat. Setelah penandatanganan nota kesepakatan, jelas Tebe, langsung melanjutkan dengan sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan budi daya perikanan.
Baca juga: Pemkab Karawang gandeng KKP untuk revitalisasi 6.979 hektare tambak
"Kemarin kami duduk bersama sekretaris daerah dan kepala dinas dari provinsi dan empat kabupaten untuk menyatukan langkah,” imbuh Tebe.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan program revitalisasi tambak pantura bertujuan mengubah lahan tambak tidak produktif menjadi kawasan budi daya perikanan bernilai tinggi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
Penataan akan mencakup zona budi daya, zona pendukung, dan zona penghijauan. Program itu diharapkan dapat menarik minat investor untuk turut mempercepat pembangunan fasilitas pendukung baik di hulu maupun hilir untuk memperkuat ekosistem perikanan budi daya nasional.
Baca juga: KKP perluas akses pasar perikanan ke Vietnam-Korsel hingga Kanada
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
