Cirebon, Jawa Barat (ANTARA) - Penyaluran pupuk subsidi di Kios Ciawai, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengikuti harga eceran tertinggi (HET) dan prosedur resmi yang telah ditetapkan pemerintah, guna mendukung petani meningkatkan produktivitas pertanian.
"Kami berpatokan kepada aturan yang ada, kami pegang teguh aturan yang ada. Kalaupun kita berani-berani untuk menyalurkan di luar aturan nanti berurusan dengan hukum, tetapi alhamdulillah sampai saat ini Saya masih memegang aturan-aturan yang telah digariskan oleh pemerintah," kata Nurianto (62), pemilik Kios Pupuk Subsidi, di Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Cirebon, Kamis.
Dia menyampaikan pihaknya menjual pupuk bersubsidi sesuai HET yang ditentukan pemerintah, yaitu Rp250 ribu per kilogram untuk urea dan Rp230 ribu per kg untuk NPK.
Nurianto, pemilik kios sejak 2018 ini menyatakan setiap pengajuan pupuk dilakukan melalui sistem aplikasi resmi yang diajukan ke distributor lalu dikonfirmasi ulang saat pupuk diterima di kios.
“Kami tetap pegang teguh aturan pemerintah, tidak berani menyalurkan di luar aturan karena risikonya besar,” ujar Nurianto menegaskan komitmennya menjaga akuntabilitas distribusi pupuk.
Setiap pengiriman dari distributor dilakukan berdasarkan pengajuan, dengan rata-rata sekali kirim menerima 5 ton pupuk urea dan 5 ton NPK, yang dapat habis dalam satu hari saat masa tanam.
Jika stok mulai menipis, kata Nurianto, pengajuan ulang segera dilakukan agar ketersediaan pupuk di lapangan tidak terputus dan petani tetap mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan musim tanam mereka.
Dia menuturkan sistem baru dengan cukup membawa KTP membuat proses penebusan pupuk lebih mudah dibandingkan sistem lama dengan kartu tani yang dinilai merepotkan dan berisiko kelebihan salur.
"Dulu saat penebusan pupuk subsidi pakai kartu tani, itu kadang-kadang kami suka kejebak lebih salur (kelebihan penyaluran), kadang-kadang kalau kita nggak kontrol ke buku harian gitu," ujar Nurianto.
Ia menambahkan, pihaknya juga mendapat pendampingan penuh dari Dinas Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) setempat untuk memastikan pupuk benar-benar sampai ke tangan petani sesuai regulasi dan tepat waktu.

Yoyon (51), petani asal Desa Cengkuang, Kecamatan Palimanan, Cirebon, mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Pertanian karena akses pupuk subsidi lebih mudah hanya dengan menggunakan KTP.
Ia menekankan pupuk harus tersedia tepat waktu, karena pemupukan susulan pada fase awal sangat menentukan produktivitas padi, dan keterlambatan membuat petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga mahal.
Yoyon menyebut pupuk subsidi NPK seharga Rp230 ribu per kuintal, jauh lebih murah dibandingkan pupuk non-subsidi sejenis yang mencapai Rp1,2 juta per kuintal di tingkat kios.
Dia juga bersyukur proses penebusan pupuk subsidi cukup menunjukkan KTP, diverifikasi lewat sistem, dibuka jatah pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan langsung ditebus sesuai alokasi tanpa antre atau menunggu lama di kios.
"Sekarang akses pupuk cepat, nggak ngantre. Jadi kami datang kemudian dibuka RDKK-nya daripada jatah kami sekian. Udah kita bayar, kasih nota, kemudian langsung ambil, langsung bawa pulang," ujarnya lagi.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan skema titik serah pupuk bersubsidi membuat distribusinya menjadi lebih akuntabel dan tepat sasaran.
Upaya tersebut dilakukan pemerintah melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
"Perpres ini menunjukkan negara hadir. Pupuk harus sampai langsung ke tangan petani, tanpa kebocoran. Sistemnya kini lebih tegas, lebih terukur," kata Mentan Amran dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (4/8).
Mentan juga menegaskan agar distribusi pupuk bersubsidi tidak dipersulit, demi memastikan petani memperoleh akses cepat dan mudah untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
"Siapa yang main-main dengan pupuk, saya cabut izinnya," kata Mentan.
Baca juga: Mentan: Skema titik serah pupuk subsidi buat distribusi akuntabel
Baca juga: Pupuk Kujang siapkan stok pupuk subsidi 5.165,34 ton di MT kemarau
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.