Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Syaifuddin Zuhri mendorong perencanaan kota berbasis solusi jangka panjang guna penyelesaian secara tuntas dan berkelanjutan.
"Pembangunan tidak boleh lagi terjebak pada pola tambal sulam yang hanya menyelesaikan persoalan sesaat tanpa menyentuh akar masalah," ujarnya di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.
Menurut pria yang akrab disapa Kaji Ipuk tersebut, pembangunan kota ideal harus dimulai dari kemampuan pemerintah dalam memetakan persoalan secara menyeluruh melalui kajian yang matang.
Dengan begitu, setiap program yang lahir dari kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak jangka panjang.
"Jangan sampai anggaran besar dikeluarkan setiap tahun, tetapi problem yang sama terus berulang. Kalau hanya menyelesaikan gejala tanpa memahami akar persoalannya, maka pembangunan tidak akan pernah selesai," katanya.
Ia mencontohkan persoalan banjir yang selama bertahun-tahun menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, penyelesaian banjir tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan saluran secara parsial, melainkan harus didasarkan pada sistem perencanaan drainase yang terintegrasi dari tingkat kampung, kelurahan, kecamatan hingga skala kota.
"Kalau bicara banjir, harus ada masterplan drainase yang jelas. Kita harus tahu aliran air dari mana, hambatannya di mana, dan muaranya ke mana. Jangan sampai membangun saluran di satu titik, tetapi ternyata justru memindahkan masalah ke wilayah lain," katanya.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari kualitas fisik bangunan atau besarnya anggaran yang dikeluarkan. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu memberikan fungsi yang maksimal dan menjawab kebutuhan lingkungan secara berkelanjutan.
"Percuma spesifikasi bangunannya bagus, kualitas materialnya tinggi, tetapi penempatannya tidak tepat dan tidak menyelesaikan masalah. Yang terpenting adalah manfaatnya bagi masyarakat," ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya yang selama beberapa tahun terakhir berhasil menekan titik-titik banjir melalui berbagai program pembangunan drainase dan normalisasi saluran. Namun demikian, menurutnya pekerjaan tersebut harus terus dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi.
Selain persoalan banjir, Ketua DPRD Surabaya juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota. Ia menilai pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi pada kawasan tertentu sementara wilayah lain masih tertinggal dari sisi fasilitas publik.
"Pembangunan harus menghadirkan rasa keadilan. Jangan sampai ada kawasan yang terus dipercantik, sementara kawasan lain belum mendapatkan fasilitas dasar yang sama," ujarnya.
Baca juga: DPRD Surabaya minta pelatihan kerja disesuaikan dengan investasi
Baca juga: DPRD Surabaya apresiasi antusiasme warga di Surabaya Vaganza 2026
Baca juga: DPRD Surabaya: Festival Rujak Uleg bentuk ekosistem ekonomi kerakyatan
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
