Bengkulu (ANTARA) - Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin menyatakan semua pihak termasuk Dewan Perwakilan Daerah harus membantu Presiden RI Prabowo Subianto mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan nasional.
"Kami mau membatu. Seyogyanya posisi parlemen atau DPD RI itu lebih banyak ke posisi legislasi dan pengawasan. Mengawasi kerja-kerja eksekutif. Tapi karena ini program sangat baik dan bagus untuk masyarakat, khususnya petani, maka kami pun ikut terlibat langsung," kata Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin di Bengkulu, Sabtu.
Menurut dia salah satu penyumbang atau PDB terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dari sektor pertanian. Maka, program-program peningkatan pertanian, kedaulatan pangan dan hilirisasi perlu mendapat dukungan dan keroyokan dari seluruh elemen.
"Beberapa hari yang lalu saya dengan pak menteri pertanian, diskusi banyak, bagaimana memastikan bahwa suplai atau penyumbang PDB dari sektor pertanian itu makin tinggi, bahkan melompat. Nah salah satunya adalah nanti di program hilirisasi yang baru minggu lalu dicanangkan, tapi program hilirisasi hanya akan jalan kalau di hulu-nya juga siap," kata dia.
Program ketahanan pangan kata dia sudah seharusnya menjadi tanggung jawab semua elemen, bukan hanya tanggung jawab kepala negara, kepala pemerintahan, bukan hanya tanggung jawab presiden atau menteri terkait.
Baca juga: DPD RI tanam jagung di area 5.000 hektare di empat provinsi
"Tapi tanggung jawab kita semua. Kenapa, karena ini hal yang paling mendasar. Tatkala masyarakat kita kenyang dan aman dari sisi pangan, maka pandangan kami bahwa ini negara yang berdaulat, negara yang tidak gampang diombang-ambingkan oleh situasi global," ucapnya.
DPD RI pun lanjut Sultan B Najamuddin resmi meluncurkan Program Senator Peduli Pangan yang di gelar di empat provinsi di Indonesia pada Sabtu 27 September 2025.
"Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang dipertegas melalui Pidato bersejarahnya dalam Sidang Majelis Umum PBB kemarin telah menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah salah satu prioritas pembangunan nasional Indonesia," kata dia.
Sultan menyampaikan di tengah tantangan iklim dan ancaman katastropik, kelaparan akibat konflik geopolitik, Indonesia bersedia menjadi lumbung pangan dunia.
Suplai pangan yang berkelanjutan, merata, dan terjangkau harus hadir di meja setiap keluarga Indonesia, program Makan Bergizi Gratis, diversifikasi pangan, serta pembangunan infrastruktur logistik pangan adalah wujud nyata dari visi lumbung pangan tersebut.
Baca juga: Hari Tani, PDIP tekankan inovasi untuk kedaulatan pangan
Baca juga: Wamentan: Pangan fondasi kedaulatan bangsa perkuat posisi RI di global
DPD RI pun sebagai lembaga perwakilan daerah berkewajiban untuk mendukung, mengawal, dan memastikan bahwa program itu terlaksana dengan tepat sasaran, tepat lokasi, tepat hasil, dan memberi dampak nyata bagi rakyat.
"Dalam semangat itulah, kami menghadirkan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan. Program ini bukan lahir sebagai program dadakan atau insidentil," ujarnya.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
