Bandung (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan pentingnya penguatan layanan pos dan telekomunikasi atau postel pada upacara Hari Bhakti Postel ke-80 di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.
Perjuangan Angkatan Muda Pos Telegrap dan Telepon di Bandung untuk mengambil alih Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) dari pemerintah Jepang pada 27 September 1945, menurut dia, mengingatkan pentingnya konektivitas bagi kedaulatan bangsa.
"Peristiwa ini mengingat bahwa kedaulatan komunikasi adalah bagian yang amat penting dan tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan bangsa," katanya saat menyampaikan pengarahan sebagai pemimpin upacara Hari Bhakti Postel ke-80.
Meutya mengatakan bahwa PTT, yang kemudian dijadikan sebagai Museum Pos, merupakan saksi pentingnya penguasaan sarana penyebaran informasi.
Selain itu, dia mengemukakan pentingnya membangun kemandirian ekonomi dengan meningkatkan jalur distribusi nasional sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Menkomdigi sebut 2.333 desa belum terkoneksi internet
Guna meningkatkan jalur distribusi nasional, Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang layanan pos komersial diterbitkan untuk menguatkan ekosistem layanan pos dan mendorong layanan pos yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
"Dengan itu, kita harapkan ke depan kolaborasi antara pelaku usaha bisa menjangkau lebih dari 50 persen wilayah provinsi di Indonesia," kata Meutya.
Ia juga menyampaikan pentingnya penguatan ekosistem industri telekomunikasi dengan mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi.
Menurut dia, saat ini penguasaan ruang komunikasi dan digital merupakan bagian penting dari upaya pertahanan bangsa.
Baca juga: Sembilan orang dianugerahi penghargaan pada Hari Bhakti Postel
Baca juga: Peraturan tentang layanan pos dinilai penting untuk industri logistik
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
