Palu (ANTARA) - Anggota DPR RI Longki Djanggola mengingatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjaga kualitas dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Saya berpesan, dengan banyaknya kasus keracunan, ketua dan anggota SPPG harus bisa mengantisipasi sejak dini. Penanganannya harus cepat, dan yang paling penting adalah menjaga kualitas serta kebersihan makanan yang disediakan," katanya di sela kunjungan kerja daerah pemilihan (Dapil) Kota Palu, di salah satu SPPG yang dikelola Yayasan Lompobattang Cipta Insani di Palu, Sabtu.
Baca juga: Cegah keracunan MBG, BGN minta kepala sekolah periksa kualitas makanan
Dia mengingatkan agar pengelola dapur selalu mengedepankan kebersihan dan kualitas makanan. Hal itu penting, untuk mengantisipasi kasus-kasus keracunan yang sempat terjadi di beberapa daerah.
Ia mengatakan keberlangsungan program SPPG tidak hanya soal distribusi, tetapi juga tentang memberikan rasa aman dan sehat bagi masyarakat penerima manfaat. Ia berharap pengelola dapur terus menjaga standar penyajian makanan agar tetap higienis.
Sementara itu, Kepala SPPG Gunawan menyampaikan bahwa program itu sudah berjalan sejak Agustus 2025. Saat ini, jumlah penerima manfaat tercatat sekitar 3.500 orang dengan distribusi yang berjalan sesuai target.
"Sejauh ini, penyediaan dan pengiriman berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai," katanya.
Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi leading sector program ini telah mengeluarkan keputusan terkait antisipasi kasus-kasus keracunan MBG.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang menegaskan bahwa seluruh dapur mitra yang pernah terlibat kasus keracunan telah menerima surat pemberitahuan resmi.
“Hari ini sudah kami keluarkan surat kepada semua dapur yang sebelumnya bermasalah. Proses verifikasi kini jauh lebih ketat,” katanya, Jumat (26/9).
Baca juga: BGN undang partisipasi publik untuk perbaikan kualitas layanan MBG
Baca juga: BGN perkuat pengawasan SPPG, jaga kualitas Program MBG
Sebagai bagian dari pengawasan, BGN akan mengerahkan tim inspeksi yang terdiri dari unsur BPOM, Dinas Kesehatan, dan kepolisian. Tim ini bertugas mengevaluasi langsung kondisi dapur dan memastikan pemenuhan standar yang ditetapkan dalam petunjuk teknis (juknis).
“Jika kami menemukan dapur yang tidak memenuhi juknis, operasionalnya akan langsung dihentikan. Tidak ada toleransi dalam hal ini,” katanya.
Pewarta: Fauzi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
