Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, pertumbuhan ekonomi adalah cerminan produktivitas.
“Pertumbuhan yang tinggi itu pasti lebih produktif. Pertumbuhan yang rendah itu pasti produktivitasnya rendah,” ujarnya dalam agenda Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.
Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa sebenarnya tenaga kerja di Indonesia lebih produktif jika dibandingkan berbagai negara lain. Namun, insentif yang diberikan terhadap tenaga kerja cenderung rendah.
Sebagai contoh, seorang petani dari negara tetangga Indonesia memperoleh pendapatan 20 dolar Amerika Serikat (AS) per jam. Waktu kerja mereka juga cenderung rendah dibandingkan petani Indonesia yang jauh lebih produktif dengan hasil produksi 3-5 kali lipat.
Baca juga: Menaker: Produktivitas nasional modal utama perkuat daya saing global
“Kenapa kita selalu merendahkan bangsa sendiri? Dan itu terjadi bukan hanya di petani, di konsultan kita (juga). Kenapa konsultan Indonesia dihargai rendah tapi dituntut produktivitas tinggi? Itu ketidakadilan,” kata Kepala Bappenas.
Karena itu, Menteri PPN menegaskan bahwa peningkatan daya saing sumber daya manusia harus dimulai dari produktivitas, yang harus dibarengi dengan perbaikan ekosistem kerja.
Mengacu periode 1980-1990an, ketika Indonesia disebut sangat produktif, hal tersebut disebabkan ekosistem mendorong untuk berbuat produktif, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta inflasi rendah dan terjaga.
Tercatat, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8,1 persen selama periode 1968-1979. Memasuki dekade 1980-1990an, pertumbuhan ekonomi Tanah Air bahkan sempat menyentuh angka 9,88 persen, yang dipengaruhi kebijakan diversifikasi ekspor, swasembada pangan, dan deregulasi perbankan, keuangan, serta perdagangan, sehingga memberikan kemudahan investasi.
Baca juga: Kementerian PKP: Kredit Program Perumahan dorong pertumbuhan ekonomi
Untuk Total Factor Productivity (TFP) pada tahun 1993, Indonesia sempat mencapai angka 1,4, di atas China yang hanya 1,39, Malaysia 1,24, India 0,94, dan Vietnam 1,19. Adapun per tahun 2022, TFP Indonesia turun menjadi 1,05, dikalahkan Vietnam 1,17, Malaysia 1,69, Korea Selatan 2,09, India 2,18, dan China 2,52.
Berdasarkan catatan Bappenas, selama dua dekade terakhir, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih bertumpu pada ekspansi modal dan tenaga kerja. Sementara itu, pertumbuhan output ekonomi stagnan di kisaran angka 4-5 persen.
Rachmat Pambudy memberikan contoh petani India yang mampu meningkatkan produktivitas karena memanfaatkan teknologi drone untuk menyemprot pupuk.
Untuk penyemprotan 1 ekar (acre) lahan, membutuhkan tenaga kerja 1 orang sebagai operator drone dengan waktu 10-15 menit, risiko paparan bahan kimia sangat minim, dan tanah lebih terlindungi karena penyemprotan langsung ke tanaman.
Baca juga: Ekonom: Paket stimulus bisa dorong pertumbuhan meski relatif terbatas
Adapun penyemprotan pupuk manual seluas 1 ekar lahan membutuhkan tenaga kerja 3-4 orang, waktu 5-6 jam, risiko tinggi paparan bahan kimia bagi petani, dan penyemprotan tak selalu merata.
“Kenapa China bisa menghasilkan mobil 1 hari (sebanyak) 100-500 ribu? Karena mereka menggunakan robot. Tenaga kerjanya kemana? Tenaga kerjanya membuat robot. Tenaga kerjanya membuat robot makin produktif. Karena dia makin produktif, pendapatannya makin tinggi,” ungkap dia
Menurut Menteri PPN, untuk menjadi negara maju, tidak cukup tumbuh dari sisi manufaktur hanya 20 persen saja dari PDB, tetapi membutuhkan 40 persen dengan cara kerja baru.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus kembali lebih banyak. Setiap jam yang kita gunakan untuk bekerja harus kita manfaatkan lebih banyak waktu, dan setiap alat yang kita gunakan harus lebih baru,” ucap dia.
Baca juga: Menkeu yakin ekonomi tumbuh 5,5 persen, properti salah satu pendorong
Dengan demikian, diharapkan Master Plan Produktivitas Nasional yang diluncurkan hari ini, dapat menjadi bahan untuk mempraktikkan cara kerja baru.
Kolaborasi diperlukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga akademisi, agar total produktivitas Indonesia meningkat.
Pihaknya juga menginginkan TFP Tanah Air terus meningkat, supaya ketimpangan antara provinsi maupun wilayah bisa dikurangi, dan Indonesia dapat menjadi negara produktif untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
