Kementerian PKP bangun 44 unit rusun bagi ASN Papua Barat Daya

Sorong (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membangun 44 unit rumah susun (rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN) Papua Barat Daya yang terintegrasi dengan pembangunan kantor-kantor pemerintahan di pusat pemerintahan provinsi tersebut.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu di Sorong, Senin, mengatakan bangunan ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk mendukung tempat tinggal ASN di wilayah Papua Barat Daya.

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," jelasnya.

Berkaitan dengan ini, Gubernur Elisa Kambu bersama dinas terkait melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan rusun, Senin ini di Kilo Meter 16 Kota Sorong untuk melihat seluruh tahapan penyelesaian bangunan tersebut.

“Kunjungan hari ini untuk memastikan bahwa bangunan ini benar-benar telah selesai sesuai kontrak," ujar Elisa Kambu.

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan berita acara serah terima dari Kementerian PKP kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Setelah proses serah terima tersebut, kata dia, pengelolaan dan pemanfaatan rusun sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

“Kalau sudah diserahkan, maka pengelolaan selanjutnya menjadi kewajiban pemerintah provinsi. Sebentar lagi kita juga akan mulai menempati kawasan pusat pemerintahan ini,” katanya.

Menurut Gubernur, rusun tersebut berjumlah 44 unit hunian dengan tipe 36 dengan fasilitas dua kamar tidur, satu kamar mandi dan dapur yang diperuntukkan bagi ASN.

"Setiap unit dapat dihuni oleh dua hingga tiga orang, sehingga secara keseluruhan mampu menampung lebih dari 100 ASN. Ini nanti diatur setelah diresmikan," katanya.

Terkait peresmian, Elisa Kambu menyebutkan peresmian rusun direncanakan akan dirangkaikan dengan peresmian seluruh bangunan pemerintahan di kawasan tersebut.

“Peresmiannya nanti satu paket dengan seluruh bangunan yang ada. Kita berharap bisa menghadirkan Presiden atau Wakil Presiden,” kata Elisa.