Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp408,17 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, salah satunya guna menutupi kekurangan belanja pegawai bagi CPNS dan PPPK hasil rekrutmen 2024.
Dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merinci, dari total tambahan anggaran yang diajukan, sebesar Rp135,17 miliar ditujukan untuk belanja pegawai yang dicairkan melalui skema top up.
Sementara itu, sisanya sebesar Rp273 miliar dialokasikan melalui skema relaksasi pemblokiran anggaran guna mendukung kegiatan teknis, termasuk pemulihan ekosistem pasca operasi penertiban kawasan hutan dan program agroforestry pangan.
“Mohon dukungan bapak wakil ketua, bapak-ibu anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati untuk kami dapat mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp408,17 miliar, di mana Rp135,17 miliar untuk belanja pegawai dan yang kedua, relaksasi tersisa blokir efisiensi sebesar Rp273 miliar untuk kegiatan pemulihan ekosistem dan kawasan investasi pasca operasi penyelidikan kawasan hutan,” jelasnya.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa kebutuhan alokasi tersebut muncul karena adanya efisiensi belanja yang harus dilakukan berdasarkan arahan Kementerian Keuangan.
Pada awal 2025, Kementerian Kehutanan mendapat pagu anggaran sebesar Rp5,16 triliun, namun diminta untuk melakukan efisiensi sebesar Rp1,21 triliun..
“Kondisi ini (efisiensi) menuntut langkah-langkah strategis agar target-target kehutanan tetap bisa dicapai secara optimal,” kata Raja Juli.
Sebelumnya, Kementerian Kehutanan juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,46 triliun kepada Kementerian Keuangan, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp355 miliar, operasional kantor Rp62 miliar, dan kegiatan teknis sebesar Rp1 triliun.
Dari jumlah tersebut, Kemenkeu menyetujui Rp944 miliar melalui skema relaksasi dan pembukaan blokir anggaran. Sehingga saat ini, total anggaran yang bisa digunakan Kementerian Kehutanan mencapai Rp4,88 triliun.
Usulan pembukaan blokir dan tambahan anggaran ini mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sitorus menyatakan bakal mempertimbangkan pengajuan anggaran.
“Kami ingin menyetujui pembukaan blokir anggaran dan juga mempertimbangkan tambahan anggaran sebesar Rp408,17 miliar, dengan catatan mampu mendorong percepatan realisasi anggaran yang baru 37,66 persen sampai dengan hari ini. Nah, setidak-tidaknya nanti di akhir triwulan III bisa mencapai 60-65 persen,” ujarnya.
Baca juga: Kemenhut: Penertiban tambang ilegal untuk selamatkan lingkungan
Baca juga: Menhut: Deregulasi impor beri kepastian hukum dan kemudahan investasi
Baca juga: Kemenhut perketat pengawasan agar pendaki gunung tak sekadar FOMO
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
