Tanjungpinang (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menyampaikan pihaknya terus menggesa pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen untuk wilayah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
"Target pembangunan dimulai Oktober 2025 oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Mohon dukungannya dari Pemkot Tanjungpinang dan semua stakeholder terkait," kata Sekjen Kemensos dalam arahannya pada peresmian Sekolah Rakyat terintegrasi ke-33 di Tanjungpinang secara virtual, Selasa.
Untuk saat ini, Sekolah Rakyat di pusat ibu kota Provinsi Kepri itu memanfaatkan gedung bekas SMPN 15 Tanjungpinang di Jalan Borobudur. Sementara Sekolah Rakyat permanen bakal dibangun di kawasan Kampung Madong, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjungpinang.
Sekjen Robben menjelaskan Sekolah Rakyat permanen beserta isinya itu akan dibangun di lahan seluas lima sampai delapan hektare, dengan total anggaran Rp180 sampai Rp200 miliar. Seluruh penganggaran dibebankan melalui APBN.
Untuk mendukung kelancaran pembangunan sekolah tersebut, ia menyebut diperlukan beberapa kelengkapan dokumen dari Pemkot Tanjungpinang, meliputi analisis dampak lingkungan, lalu analisis dampak lalu lintas, hingga izin mendirikan bangunan (IMB).
Selain itu, diperlukan juga sarana dan prasarana seperti sambungan pipa air bersih menuju lokasi Sekolah Rakyat di Kampung Madong atau sumur bor.
"Harapan kami, pemerintah daerah segera melengkapi beberapa dokumen serta sarana penunjang tersebut," ujarnya.
Ia menambahkan Sekolah Rakyat permanen di Tanjungpinang diproyeksikan mampu menampung 1.000 orang siswa, khususnya anak dari keluarga kurang mampu.
Baca juga: Sekolah Rakyat terintegrasi resmi dimulai di Kota Tanjungpinang Kepri
Baca juga: Kemensos libatkan pesantren dan Kemenag untuk penuhi kebutuhan guru SR
Seluruh siswa Sekolah Rakyat 100 persen dibiayai negara, mulai dari perlengkapan sampai makan dan minum tiga kali sehari ditambah dua kali makan makanan ringan.
"Anggaran per siswa Sekolah Rakyat Rp48 juta per tahun atau rata-rata Rp4 juta per bulan. Kalau dikonversikan, jumlahnya sama dengan pengeluaran anak-anak mampu," ungkapnya.
Sekjen menambahkan konsep Sekolah Rakyat yang berbasis asrama sangat tepat untuk mendukung pendidikan berkualitas di tanah air.
Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan memberikan akses pendidikan gratis serta berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan memutus mata rantai kemiskinan.
Ia berharap ke depan Sekolah Rakyat dapat dibangun lebih banyak di setiap kabupaten/kota se-Kepri khususnya dan di Indonesia pada umumnya, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara merata.
"Kami juga mohon bantuan Wali Kota Tanjungpinang untuk terus memantau perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat di sini," ucap Robben.
Ia pun memastikan anak-anak yang diterima di Sekolah Rakyat tidak hanya mendapatkan pendidikan gratis, tetapi juga memicu bantuan sosial bagi keluarga atau orangtua mereka. Intervensi dilakukan melalui program keluarga harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT).
"Termasuk bantuan yang diberikan melalui dana transfer spesifik nonfisik (DTSN), atau dana alokasi khusus (DAK) nonfisik yang dikelola oleh Kementerian Sosial," katanya.
Baca juga: 75 siswa mengikuti program Sekolah Rakyat di Garut
Baca juga: Bupati Malang: Sekolah rakyat di BLK Singosari sesuai standar Kemensos
Pewarta: Ogen
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
