Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendorong sinergi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi perempuan pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan wirausaha.
"Perempuan merupakan tiang negara. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi kunci kesejahteraan bagi keluarga dan mendukung pembangunan bangsa. Maka dari itu kami mendukung program LAKSMI yang diinisiasi Kemen UMKM, karena bukan hanya akan melatih perempuan untuk mandiri secara ekonomi, namun juga mengurangi kekerasan, dan memperkuat usaha kita menuju Indonesia Emas 2045," ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Selasa.
Hal ini dikatakannya dalam peluncuran program Langkah Aksi Kapasitas Sosial Mikro untuk Inklusi (LAKSMI) yang diinisiasi oleh Kementerian UMKM dan didukung oleh Kementerian PPPA, serta Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAP), dengan fokus pada pelatihan perempuan pelaku UMKM di DKI Jakarta dan Maluku Utara.
Upaya ini penting karena perempuan yang berdaya dapat menjadi agen perubahan dalam mencegah dan mengatasi kekerasan, serta membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.
Baca juga: KPPA minta proses hukum kurir narkoba perempuan tidak diskriminatif
Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat 11.850 kasus kekerasan terjadi pada perempuan dan anak sejak Januari hingga 12 Juni 2025, dengan faktor ekonomi sebagai pemicu utama.
Menteri Arifah Fauzi menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kapasitas perempuan pelaku UMKM melalui program LAKSMI merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman yang ditandatangani pada 21 April 2025 oleh KemenPPPA dan Kemen UMKM.
Program ini akan dijalankan sebagai proyek percontohan di Maluku Utara dan DKI Jakarta dengan menargetkan 1.200 pengusaha mikro perempuan yang akan menerima pelatihan dan seleksi berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, program LAKSMI tidak hanya memberikan pelatihan, namun juga modal, dan pendampingan agar perempuan dapat berdaya secara ekonomi.
"Kami tidak ingin berhenti di penandatanganan nota kesepahaman. Kita akan kuatkan kolaborasinya dengan berbagai pihak. Saat ini yang menjadi lokasi pilot project-nya adalah Maluku Utara dan DKI Jakarta. Nanti setelah ini kita bisa ke provinsi-provinsi lainnya. Mudah-mudahan dengan kita bersinergi dan berkolaborasi dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tingkat akar rumput khususnya terkait kesejahteraan perempuan dan anak," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.
Baca juga: KemenPPPA tekankan partisipasi anak dalam pembangunan berkelanjutan
Baca juga: Indonesia dan Sarawak perkuat kerja sama perlindungan perempuan-anak
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
