Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat kolaborasi untuk memacu sertifikasi halal produk industri yang mampu memberikan nilai tambah manufaktur lebih besar terhadap ekonomi nasional.
Kolaborasi tersebut dikukuhkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenperin dan BPJPH di Jakarta, Selasa.
"Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan, memperkuat tata kelola yang efisien dan akuntabel, serta mengakselerasi peningkatan daya saing produk halal nasional," ucap Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita usai penandatanganan MoU.
Kerjasama ini menjadi landasan koordinasi dan kolaborasi antara Kemenperin dan BPJPH dalam berbagai ruang lingkup, meliputi pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di sektor perindustrian, fasilitasi JPH bagi industri kecil menengah (IKM), serta pembentukan dan pengembangan kawasan industri halal.
Selanjutnya, penguatan infrastruktur dan peningkatan kompetensi SDM penyelenggaraan JPH di bidang perindustrian, pertukaran dan integrasi data, serta promosi, publikasi, sosialisasi, dan edukasi.
Ruang lingkup lainnya kata dia yakni, perluasan akses pasar domestik dan ekspor produk halal nasional, serta penguatan ekosistem industri halal nasional.
"Kolaborasi yang semakin erat ini juga akan mempercepat proses sertifikasi halal di sektor industri, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi produk manufaktur Indonesia dan memperbesar kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional," ucapnya lagi.
Dalam konteks kerja sama Kemenperin-BPJPH, pengawasan jaminan produk halal tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan dalam memastikan transformasi industri nasional menuju kepatuhan halal yang menyeluruh dan berdaya saing global.
Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan, halal merupakan sebuah ekosistem yang mampu memacu daya saing industri.
Banyak negara di dunia sudah menerapkan prinsip halal dalam industrinya, sehingga potensi pengembangan sektor itu cukup besar.
Disampaikan dia, saat ini pihaknya sudah mampu memproses sebanyak 10.147 sertifikat halal per hari, yang diharapkan mampu memacu industri domestik.
"Sehingga makin optimis jumlah angka makanan halal dan minuman halal makin meningkat, dan itu tandanya bahwa selain fesyen, food and beverage pun kita akan menjadi nomor satu," ucapnya.
Kemenperin mencatat pada periode 2023–2024, Indonesia merupakan negara peringkat pertama investasi terbesar di sektor industri halal dengan nilai 1,6 miliar dolar AS.
Adapun total nilai investasi sektor industri halal, dari lima besar negara investasi halal terbesar yaitu, Indonesia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Maroko, dan Malaysia tercatat sebesar 5,8 miliar dolar AS.
Baca juga: Kemenperin yakin RI segera jadi empat besar produsen keramik dunia
Baca juga: Kemenperin dorong perlindungan pasar dan investasi baru industri baja
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
