Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata berupaya untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan wisatawan ketika berkunjung ke destinasi wisata sebagai langkah untuk memperkuat citra pariwisata Indonesia.
“Jika tidak ditangani secara tepat dan komprehensif hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap destinasi unggulan di Indonesia," kata Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar Martini M. Paham di Jakarta, Kamis.
Martini mengatakan bahwa saran perjalanan dari pemerintah Australia dan Inggris, menyoroti berbagai insiden seperti kecelakaan wisata pendakian, wisata air, hingga isu keamanan konsumsi minuman beralkohol bagi wisatawan, perlu diatasi dan mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak sehingga pemerintah bisa mendapatkan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan dalam bentuk surat keputusan bersama (SKB) tentang penguatan keamanan dan keselamatan pariwisata serta rencana-rencana aksi bersama yang dilakukan antar kementerian dan lembaga.
Baca juga: Jalur pendakian Rinjani ditutup mulai 1 Agustus 2025
“Kami juga menginginkan terbangunnya koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan rekomendasi yang nanti akan kita sepakati bersama, dan juga terlaksananya kampanye publik untuk pariwisata yang aman melibatkan seluruh elemen masyarakat,” kata Martini.
Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis Kemenpar Fadjar Hutomo menambahkan bahwa tiap daerah memiliki keunikan krisis dan risikonya sendiri sehingga kelengkapan peralatan, sampai kelengkapan sumber daya manusianya pun berbeda.
Fadjar juga menekankan bahwa ada pasal yang menjadi salah satu payung regulasi yang mengatur penyelenggara pariwisata agar memperhatikan isu keselamatan, yakni pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.
Ia menekankan hal tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia setempat, potensi SAR, mitra kebencanaan yang dalam situasi darurat seperti itu untuk memanfaatkan waktu emas pertolongan.
Kementerian Pariwisata menyatakan penegakan regulasi perlu diperkuat agar seluruh pelaku pariwisata menjalankan standar keamanan dan keselamatan secara konsisten.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para pelaku wisata di destinasi, menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem pariwisata yang tangguh dan responsif terhadap risiko yang didukung dengan penyediaan serta perbaikan sarana dan prasarana pendukung keselamatan wisata.
Komitmen untuk kampanye publik tentang keamanan dan keselamatan wisata, serta kolaborasi antar pihak sangat penting guna memastikan keberlanjutan upaya peningkatan keamanan dan keselamatan wisata.
Baca juga: Pemkab Lombok Timur bentuk regulasi pendakian Gunung Rinjani
Baca juga: NTB siapkan rencana kontingensi dalam pengelolaan destinasi wisata
Baca juga: Kemenpar-Kemenbud angkat budaya jadi daya tarik pariwisata Indonesia
Baca juga: Anggota DPR sebut generasi muda agen perubahan sektor pariwisata
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
