Kemenko Polkam: Pemblokiran rekening dormant turunkan 70 persen judol

1 month ago 9
rekening dormant selama ini menjadi sasaran pelaku kejahatan untuk diperjualbelikan

Makassar (ANTARA) - Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polhukam Syaiful Garyadi mengatakan pemblokiran rekening dormant (rekening bank tidak aktif) mampu menurunkan tindak kejahatan seperti judi daring (judol) secara signifikan hingga 70 persen.

Syaiful Garyadi di Makassar, Kamis, mengatakan pemblokiran rekening bank tidak aktif (dormant) yang dilakukan PPATK mampu menurunkan judol hingga 70 persen karena rekening dormant selama ini menjadi sasaran pelaku kejahatan untuk diperjualbelikan.

"Setelah kebijakan itu berjalan, transaksi terkait judi online menurun," katanya pada Rakor Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Percepatan Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia untuk Wilayah Sulawesi Selatan.

Baca juga: PPATK: Judi "online" ancaman nasional yang perlu diperangi bersama

Dirinya dalam kesempatan ini juga mengakui kebijakan pelaporan rekening dorman oleh PPATK telah berdampak positif namun memang harus disosialisasikan dengan baik ke masyarakat.

Syaiful juga mengingatkan bahwa definisi rekening dormant berbeda di tiap bank dan bukan kewenangan PPATK.

Dia menambahkan, khusus untuk Sulawesi Selatan tidak masuk 10 besar provinsi yang terpapar masyarakatnya yang merupakan penerima bantuan sosial tetapi juga bermain judol.

Sementara itu, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Kemkominfo Mochtarul Huda menambahkan, penyalahgunaan data pribadi sering kali terjadi karena masyarakat sendiri belum sadar pentingnya menjaga data.

"Tingkat awareness masyarakat kurang terhadap keamanan datanya sendiri. Literasi digital sebenarnya sudah banyak dilakukan, sehingga memang harus terus digenjot, dilakukan sosialisasi secara terus menerus," ujarnya pada Rakor yang dihadiri perwakilan Diskominfo di 24 Kabupaten dan Kota se-Sulsel itu.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |