Serang (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mendorong pemerintah-pemerintah daerah (pemda) agar memanfaatkan Indeks Desa dalam merancang kebijakan dan program pembangunan di desa.
"Kami mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan Indeks Desa dalam merancang kebijakan dan program pembangunan di desa," kata Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria dalam acara Pemanfaatan Indeks Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa untuk Kemajuan Desa, seperti yang diikuti secara daring dari Serang, Banten pada Rabu.
Sebagai alat ukur dalam menilai tingkat kemajuan desa, Riza meyakini data-data yang terintegrasi dan terstandardisasi dalam Indeks Desa itu dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan lokus prioritas, seperti desa dengan potensi wisata yang bernilai penting untuk dikembangkan demi meningkatkan perekonomian desa. Dengan demikian, program yang diberikan pada desa benar-benar tepat sasaran.
"Atau menjadi dasar penentuan lokus prioritas desa-desa yang membutuhkan intervensi di bidang layanan dasar. Untuk itu, saya mengajak seluruh jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk mulai memanfaatkan Indeks Desa sebagai acuan utama dalam perencanaan pembangunan desa," kata Riza menambahkan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sejauh ini pemanfaatan Indeks Desa dapat menentukan status desa, menjadi instrumen penting dalam menempatkan posisi desa, dan menjadi dasar evaluasi terkait tingkat kemajuan serta kemandirian desa.
Lalu, Indeks Desa juga menjadi landasan penganggaran yang terintegrasi antara APBN, APBD, dan APBDes serta menjadi instrumen koordinasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga terkait lainnya.
"Indeks Desa juga dapat memperkuat sinergi dalam upaya pembangunan desa yang maju dan mandiri," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Riza menyampaikan bahwa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal berkomitmen untuk memanfaatkan Indeks Desa secara maksimal sebagai alat evaluasi dan perencanaan yang bernilai penting.
"Karena itu, kami akan terus bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, para ahli, hingga masyarakat itu sendiri untuk memastikan bahwa data ini dapat diakses, diinterpretasikan, dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya," kata dia.
