Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Z.A. mendorong Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk segera melakukan diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan yang selama ini mendominasi struktur perekonomian daerah.
"Ketergantungan pada sektor pertambangan telah menjadi titik lemah dalam struktur ekonomi Bangka Belitung. Oleh karena itu, sudah saatnya mengubah mindset pembangunan yang selama ini terlalu bertumpu pada sumber daya alam tidak terbarukan," kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hal itu juga disampaikan Safrizal dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2025 yang digelar secara daring, Kamis (24/4).
Safrizal menyoroti tren penurunan laju pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung selama 4 tahun terakhir yang mencapai angka 0,77 persen pada tahun 2024.
Capaian tersebut, kata dia, menjadi yang terendah di antara seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan jauh berada di bawah rata-rata nasional sebesar 5,03 persen.
Sebagai langkah strategis, Safrizal menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi, terutama pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Meski Bangka Belitung bukan daerah agraris, menurut dia, inovasi daerah sangat mungkin untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan ekonomi lokal.
Baca juga: NTB memperkuat fondasi ekonomi melalui diversifikasi usaha nontambang
Baca juga: Eks DPR: Diversifikasi ekonomi bebaskan "kutukan sumber daya alam"
Ketika menjabat sebagai penjabat (pj.) gubernur, dia mencanangkan gerakan Semangat Menanam Rakyat Bangka Belitung (SEMARAK BABEL) dan Hijau Biru Babelku.
"Gerakan ini berhasil menekan laju penurunan ekonomi, menurunkan angka pengangguran, dan mengurangi angka kemiskinan. Inisiatif seperti inilah yang perlu dilanjutkan dan diperkuat," ungkapnya.
Selain itu, Safrizal juga memandang penting sinergi daerah dalam mendukung berbagai program nasional.
Beberapa program yang menjadi perhatian adalah pemberian makan bergizi gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil, percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, serta penyediaan 3.000.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ia mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Bangka Belitung waspada terhadap tren ekonomi yang menurun dan menyusun langkah strategis dan inovatif.
"Kesinambungan program pemerintah pusat dan daerah juga harus diperhatikan dengan tetap menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholders, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah," pungkas Safrizal.
Musrenbang RKPD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2025 ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah provinsi, perwakilan kabupaten/kota, forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), serta perwakilan Kementerian PPN/Bappenas.
Kegiatan tersebut, lanjut dia, menjadi momentum strategis dalam meneguhkan komitmen seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk merancang pembangunan Bangka Belitung yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
