Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola museum lewat program Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik tahun 2026.
“Saya melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana museum-museum tata kelolanya masih sangat jauh dari standar, memang ada beberapa yang sudah bagus, dan ini yang akan kita perbaiki melalui DAK (Dana Alokasi Khusus),” ujar Giring dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
DAK Non-Fisik 2026 direncanakan sebesar Rp150 miliar, yang akan dialokasikan kepada 111 museum dan 29 taman budaya di berbagai daerah.
Baca juga: Kemenbud ajukan tambahan pagu 2026 Rp4,28 triliun, berikut rinciannya
Fokusnya adalah pada program-program non-infrastruktur, seperti peningkatan kapasitas SDM, penguatan konten pameran, serta pelibatan komunitas budaya lokal.
Giring menyebut alokasi dana tersebut penting, untuk memperkuat peran museum dan taman budaya sebagai ruang edukasi dan ekspresi budaya masyarakat.
“Masih banyak museum yang hanya menaruh artefak tanpa narasi, tanpa informasi dasar seperti umur atau konteks sejarah. Bahkan ada yang AC-nya tidak menyala, fasilitasnya berdebu,” ungkapnya.
Baca juga: Kementerian Kebudayaan siapkan Chandi 2025 promosikan budaya negeri
Ia menambahkan, tata kelola seperti ini membuat museum kehilangan fungsi edukatif dan sekadar menjadi gudang barang bersejarah.
Wamenbud juga membagikan pengamatannya di lapangan, bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam penyajian koleksi museum agar lebih komunikatif dan mendidik.
Lebih lanjut, DAK Non-Fisik ini dirancang untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, serta penguatan identitas dan ekonomi kreatif.
Baca juga: Kemenbud dampingi pengelolaan Museum Keraton Kanoman di Cirebon
Museum dan taman budaya diharapkan dapat menjadi ruang publik yang ramah, inklusif, dan berdampak langsung pada masyarakat.
Kementerian juga telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan DAK sebelumnya. Beberapa tantangan yang diidentifikasi, seperti keterbatasan SDM dan koordinasi lintas sektor, kini menjadi dasar perbaikan kebijakan alokasi ke depan.
“Langkah korektif akan kami lakukan, termasuk peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah dan komunitas budaya,” tambahnya.
Baca juga: Akselerasi dalam pelindungan diperlukan untuk kembangkan cagar budaya
Dengan arah kebijakan ini, pemerintah optimistis bahwa museum dan taman budaya akan semakin optimal dalam mendukung pembangunan kebudayaan nasional.
Komisi X DPR menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha di Ruang Komisi X, Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Raker tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati didampingi Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani membahas RKA K/L tahun 2026 Kementerian Kebudayaan.
Baca juga: Menbud usulkan penambahan anggaran untuk pemajuan budaya
Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
