Jakarta (ANTARA) - Rabu terakhir di bulan April 2025 berbeda dengan hari yang sama pekan sebelumnya, bulan sebelumnya, dan bahkan tahun sebelumnya.
Rabu ini menandai langkah nyata baru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan dengan membudayakan seluruh pegawainya bertransportasi umum.
Pegawai diwajibkan menaiki transportasi umum baik itu KRL, MRT Jakarta, LRT Jakarta, maupun mikrotrans saat berangkat kerja, bertugas dinas dan pulang ke rumah masing-masing.
Sebagai bukti, mereka harus mengirim swafoto disertai keterangan lokasi, waktu, dan tanggal pengambilan foto. Foto tersebut kemudian dikirimkan kepada admin kepegawaian melalui media yang ditentukan, sesuai mekanisme di perangkat daerah masing-masing.
Lalu, dalam pelaksanaannya, setiap admin kepegawaian Perangkat Daerah (PD) maupun Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) harus melakukan rekapitulasi dan verifikasi foto sesuai data pegawai, dikurangi pegawai yang mendapat diskresi sesuai ketentuan.
Laporan tersebut kemudian dikirim kepada pimpinan PD untuk diverifikasi, kemudian disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.
Aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur Jakarta, Pramono Anung, pada 23 April 2025. Tujuannya, untuk mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.
Aturan menggunakan transportasi umum ini dikecualikan bagi pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil, atau bertugas sebagai petugas lapangan dengan mobilitas tertentu.
Media sosial berbagai instansi pemerintah pun semarak dengan kolase swafoto para pegawai masing-masing. Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno pun ikut serta meramaikan Rabu bertransportasi umum di Jakarta. Kedua mengunggah foto saat menaiki angkutan umum.
Pramono menggunakan bus listrik Transjakarta 4C dari rumah dinas menuju sebuah hotel di kawasan Matraman, Jakarta Timur untuk menghadiri sebuah acara. Dia sempat melakukan transit dan menaiki Bus Transjakarta 5M menuju Halte Matraman.
Sementara itu, Rano memilih layanan Moda Raya Terpadu (MRT) dari Stasiun Lebak Bulus, dilanjutkan bus Transjakarta menuju balai kota untuk menghadiri acara yang diadakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Dia mempertimbangkan naik angkutan umum tiga kali sepekan atau tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan aturan yang tetapkan bagi pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yakni satu kali seminggu.
Ini lantaran pria yang akrab disapa Bang Doel itu ingin tubuhnya lebih kurus dari sekarang. Ini juga menjadi saran Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk Rano.
Kata Menkes, Rano sebaiknya naik transportasi umum lima kali sepekan agar berat badannya turun. Karena saat menaiki angkutan umum, Wagub bisa lebih banyak berjalan kaki.
Cerita bertransportasi umum di Jakarta Rabu ini juga diwarnai aksi nakal oknum-oknum tertentu. Pegawai di salah satu instansi mengatakan punya cara mengakali aturan.
Aragon misalnya, yang mengendarai sepeda motor dari rumahnya lalu memarkirkan kendaraan di dekat kantornya. Dari sana, dia menaiki mikrotrans hingga gedung kantor. Saat menaiki mikrotrans, Aragon melakukan swafoto seperti ketentuan.
Ia beralasan, perlu waktu lebih lama menuju kantor bila menggunakan kendaraan umum dibandingkan sepeda motor. Ini lantaran waktu kedatangan armada yang cukup lama. Dia juga tak terbiasa menaiki angkutan umum.
Tapi lain Aragon, lain juga dengan Yuri. Pegawai di salah satu BUMD Jakarta itu justru sudah lebih dari satu dekade bepergian dengan angkutan umum termasuk menuju kantornya di kawasan Jakarta Selatan.
Dia mengaku akrab dengan transportasi umum khususnya Transjakarta. Yuri menanamkan hal positif saat bertransportasi umum di Jakarta. Dia membayangkan naik bus seperti pengalaman sewaktu berada di Seoul, Korea Selatan.
Yuri merasa terbantu bila layanan transportasi yang dia gunakan sehari-hari bisa semakin meningkat kualitasnya, termasuk armada dan ketepatan waktu. Sebagai pekerja, dia merasa ketepatan waktu dan ketersediaan armada menjadi dua hal pokok bagi sebuah angkutan umum. Ini jualah yang nantinya menjadi magnet untuk pengguna kendaraan pribadi mau beralih ke transportasi publik.
Baca juga: Wagub Rano pertimbangkan naik angkutan umum tiga kali sepekan
Baca juga: Pramono turut patuhi Ingub dengan naik transportasi umum

Angin positif
Aturan pegawai di lingkungan Pemprov DKI bertransportasi umum memang baru sehari. Namun, ada optimisme pada aturan ini.
Ki Darmaningtyas, pengamat transportasi sekaligus Ketua Institut Studi Transportasi (INSTRAN), berpendapat apabila ada 70 persen ASN di DKI yang patuh menggunakan transportasi umum setiap Rabu, maka hal itu signifikan dalam mengurangi volume kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta dalam sehari.
Berkaca pada penerapan kebijakan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi 50 persen ASN Pemprov DKI Jakarta tahun 2023 saja, data Dinas Perhubungan DKI Jakarta menunjukkan, rata-rata volume lalu lintas selama WFH ASN Pemprov DKI Jakarta sebesar 6.800.992 kendaraan per hari atau turun 0,63 persen (turun 42.846 kendaraan per hari).
Sementara merujuk data BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, jumlah ASN di DKI bulan Februari 2025 sebanyak 46.138 orang atau lebih banyak dibandingkan bulan Januari yaitu 46.404 orang.
Bisa dibayangkan bila 70 persen dari mereka yang menggunakan kendaraan pribadi ini beralih ke transportasi umum, berapa kendaraan yang masuk Jakarta bisa dikurangi.
Dapat dikatakan, aturan ini memaksa mereka yang sebelumnya tak pernah menggunakan kendaraan umum untuk naik transportasi umum. Walau pemaksaan, tetapi ada cerita positif. Terutama bagi yang pertama kali menggunakan kendaraan umum.
Seorang ASN yang bertugas di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta mengatakan sehari-hari menggunakan sepeda motor menuju kantor di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Kali ini dia menggunakan bus Transjakarta dari arah Ciputat, Tangerang Selatan. Darmaningtyas menaiki armada yang sama dengan pemuda itu dan melihatnya kelimpungan melakukan tap kartu uang elektronik.
Tapi, si pemuda mengaku bisa beristirahat selama perjalanan yang kurang lebih memakan waktu 30 menit. Nikmatnya tidur di perjalanan tak pernah dia rasakan sewaktu berkendara sepeda motor sendirian.
Cerita asyiknya berkendara umum memang belum dirasakan Aragon. Bisa jadi karena layanan kendaraan umum di lingkungannya belum seoptimal si petugas Damkar.
Menurut Darmaningtyas, edukasi pada sosok seperti Aragon menjadi kunci. Aragon punya kontribusi mengurangi kemacetan sekaligus mengurangi polusi udara dengan patuh bertransportasi umum.
Dan mungkin, dibutuhkan waktu setidaknya setahun untuk membuat warga Jakarta terbiasa dengan angkutan umum. Tetapi ini asalkan mereka merasakan naik transportasi umum nyaman dan aman.
Lalu, dengan semakin banyak orang naik angkutan umum, ini tak berarti mengharuskan armada kendaraan umum ditambah karena penumpang yang ada masih bisa terangkut. Tetapi ini menjadi opsi bila Pemprov DKI ingin mendorong semakin banyak warga Jakarta menggunakan transportasi umum.
Di sisi lain, Darmaningtyas merasa kebijakan sehari bertransportasi umum perlu diadopsi ASN di tingkat kementerian dan bergantian menerapkannya.
Di Hari Senin, misalnya khusus untuk pegawai Kementerian Perhubungan, Selasa untuk Kementerian Pekerjaan Umum, dan seterusnya. Jadi, setiap hari ada kewajiban pegawai bersama atasannya menggunakan angkutan umum.
Saat ini, terlalu dini menilai efektivitas aturan pegawai di DKI naik transportasi umum khususnya untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara Jakarta. Tapi, setidaknya, mengutip pernyataan Darmaningtyas, hari ini lumayan.
Pembelajaran hari ini memang memaksa ASN di wilayah DKI menggunakan angkutan umum. Harapannya, apabila nyaman hari ini, maka besok mengulang lagi hal sama.
Baca juga: ASN naik angkutan umum bukti pemerintah hadir cek transportasi warga
Baca juga: Aturan ASN naik transportasi umum jadi evaluasi layanan angkutan
Baca juga: Pramono minta Satpol PP ikut awasi ASN yang tak naik angkutan umum
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025